Marasutan Siregar: Yang Mentranfer Biaya Siapa

Matatelinga.com, Mencuatnya penolakan 37 sekolah bertaraf asing dan  internasional, yang enggan menerima Bantuan Operasional Sekolah tahun anggaran 2015. Dari  pernyataan Manajer BOS Kota Medan Abdul Johan dan Manajer BOS Propsu Erni Mulatsih lewat media masa pertengahan Februari 2015 lalu.

Membuka aib karut marutnya pendataan siswa peserta didik, oleh aparatur birokrasi yang menyelenggarakan dan melayani dunia pendidikan. Kacaunya pendataan yang berakibat melambungnya  jumlah siswa, dan otomatis menaikkan realisasi angaran bagi penerima bantuan serta rawan menimbulkan kerugian keuangan negara tersebut, semula  dibantah sejumlah pejabat didaerah ini.

Sebagaimana ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Marasutan Siregar lewat  Ketua Tim Manajemen BOS Kota Medan/Kabid Program dan Bantuan,  Abdul Johan, jika sekolah yang menolak menerima dana BOS. Maka Tim Manajemen BOS tidak mengajukan atau mengusulkan anggarannya ke Kemendikdasmen RI dan Kemenkeu sebagai penerima dana bantuan operasional dimaksud guna menghindari pengalokasian dana tumpang tindih.

"Sekolah menolak menerima dana BOS, maka anggarannya tidak diajukan atau diusulkan dan bagi sekolah penerima dana BOS harus secara transparan menyalurkan untuk biaya operasional sekolah sesuai peruntukannya agar tidak menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat", ujar Abdul Johan kepada media cetak terbitan Medan.

Bahkan layaknya ingin mengulang keyakinannya tentang tidak adanya kerugian negara dalam penyaluran bantuan itu, Marasutan Siregar dalam pesan singkat selulernya kepada wartawan menyatakan”, Semua dana BOS dicairkan ke rekening sekolah. Disdik Medan hanya pendataan”. 

Sayang pernyataan Marasutan itu bertolak belakang dengan kenyataan.  Sebab faktanya masih saja sekolah yang menolak menerima BOS, namun nama lembaga pendidikannya diterakan sebagai salahsatu penerima bantuan, lengkap jumlah nominal angka bantuan. Sebagaimana publikasi data Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Priode I tahun 2015.  Dan ternyata angka tadi bukanlah kesalahan dalam pencatatan dan penulisan, sebab, pada tahun anggaran 2014 sekolah internasional itu juga diterakan sebagai lembaga penerima bantuan.  

Salah satu sekolah  yang namanya diterakan seolah menerima bantuan BOS adalah SLH, berada di kawasan Mandala Medan. Sekolah bertaraf internasional, yang disebut ikut  didanai salahsatu tokoh paling berpengaruh di negeri ini, yakni James Riady.

Eksistensi sekolah internasional yang mengenakan biaya uang SPP bagi siswa kelas I sekolah dasarnya diatas Rp. 200 ribu ini,  didapat  saat wartawan coba menemui Kepala Sekolah, Ribka. Dan wartawan hanya dapat menemui petugas administrasi yang menangani pendaftaran siswa baru.

Staff bernama Rataken mengakui,   sekolah memang tidak ada menerima bantuan pendanaan apapun dari pemerintah termasuk BOS.  Sebab sekolah sudah punya donatur  tetap yang bertanggungjawab menjaga kelangsungan keuangan sekolah. Dari brosur sekolah ini diketahui, besarnya SPP tadi, rupanya disubsidikan silang kepada  siswa lain yan berasal dari keluarga tidak mampu, berdasarkan keterangan dari pejabat pemerintah setempat seperti perangkat desa dan kelurahan.

“Kita tidak ada menerima BOS bang, ribet urusannya”, ujar Rataken. Tanpa merinci, apakah yang dimaksudnya dengan kalimat ribet tersebut adalah birokrasi yang bertele-tele yang menyebabkan BOS sangat mudah untuk diserimpungkan, (21/4).  

Kondisi lain tentang rawannya  aliran BOS dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi, dapat ditelusuri dari data rekap pengeluaran Sekolah Dasar Negeri 064981 di kawasan Helvetia-Tengah Medan. Masih dari catatan rekap realisasi pengeluaran tahun 2014 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,  sekolah dasar yang menerima bantuan lebih dari 250 juta di tahun 2014 itu, menerakan lebih dari  Rp. 115 juta bagi pembelian buku teks tematik. Dan dicatat sebagi   inventaris perpustakaan sekolah.

Padahal sebelumnya, sekitar penghujung 2014 itu, sang Kepala Sekolah Dominer, nyaris dikerubungi ibu-ibu orangtua murid, yang merasa kesal karena harus memfoto copi sendiri buku-buku teks anaknya, karena keterbatasan buku teks. Dan untuk meredakan amarah orangtua murid, Dominer terpaksa mengganti uang foto copi buku masing-masing orangtua murid sebesar Rp. 100 ribu, dengan dibantu stafnya Sagala guna meredaka amarah orangtua siswa. Pengeluaran lain yang juga tidak dapat diyakini kebenaranya, yakni pengeluaran Dominer dari BOS 2014 untuk menggaji guru honorer  selama setahun dengan besaran Rp. 51 juta lebih,  meski guru honor yang ada jumlahnya  hanya 4 orang saja.   

Tentang ditemukannya Rekening Bodong BOS Medan, pada sekolah-sekolah internasional diatas Marasutan menjawab dari selulernya dengan pesan ,“ Yang mentransfer biaya (BOS, red) siapa, tolong dicek dengan benar.  Pernyataan Marasutan tadi tampaknya seperti ingin menghantam  pernyataan Kadisdik Propsu-Masri   lewat Manajer BOS Erni Sulatsih, yang  mengatakan, “"Dana BOS triwulan I telah ditransfer dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota. Dan selanjutnya disalurkan ke Bank Sumut setempat guna ditransfer ke rekening masing-masing sekolah penerima,"

Jika dalam pendataan terhadap siswa SMA tahun 2010 penerima Bantuan Operasional Manajemen Mutu, Marasutan menerakan angka 1. 745 siswa bagi sekolah Sutini beralamat kawasan Jl. Setia Budi Medan Tembung, meski saat ini sekolah sudah tidak lagi mempunyai siswa SMA, dan beliau menjawab pertanyaan wartawan, akhir Maret 2015 lalu dengan kalimat, “Itu khan sudah lama”.

Maka dalam kasus SLH ini, kesannya Marasutan ingin mengalihkan tanggungjawab kepada Manajer BOS Kota Medan Abdul Johan, serta Syahrial yang menjabat Kabid SD ditahun 2014, dan penggantinya ditahun 2015 Masrul Badri, lewat  pernyataan, siapa yang menyalurkan bantuan.

Erni Sulatsih yang coba dikonfirmasi di di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatra Utara, (22/4), sedang tidak berada dikantornya, karena sedang dinas ke Jakarta. Beberapa pegawai yang berhubungan dengan data siswa, seperti enggan memberikan nomor seluler Erni, saat disebutkan adanya transaksi penyaluran atas nama puluhan sekolah, sementara sekolah tadi menolak menggunakan BOS dalam pendanaan sekolahnya.

(Mt/alfiannur syafitri)