MEDAN - Matatelinga, Kunjungan kerja(Kunker) komisi B DPRD Medan ke Sun Plaza, Jumat(13/2/2015) yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B, H.Irsal Fikri.S.Sos, Modesta Marpaung, Edward Hutabarat, Drs.Wong Chun Sen, Mulia Asri Rambe, Anton Panggabean, Beston Sinaga.
Dalam Kunker tersebut lebih banyak dibahas terkait izin Ipal dan Amdal, dan tentang ketenagakerjaan dan penataan parkir dan Lahan terbuka hijau
Sementara dari Sun Plaza di wakilkan oleh Senior Regional Manajer Sumut-Aceh dan Riau SUN PLAZA. M.Iksan, Ibu Wali, dan ibu Ervira(bagian Marketing dan Komunikasi.
Pada pertemuan antara pihak pimpinan Sun plaza dengan wakil rakyat ini hanya membahas tentang sejarah berdirinya Sun Plaza, pelayanan kepada masyarakat, tentang Karyawan, masalah Limbah B3 penataan parkir dan Lahan terbuka hijau.
Senior Regional Manajer Sumut-Aceh dan Riau SUN PLAZA. M.Iksan memaparkan bahwa didirikannya Sun Plaza pada dasarnya untuk memenuhi keinginan masyarakat kota Medan secara representatif dan nyaman. Selain untuk pertemuan bisnis dan keluarga juga menjadi peluang usaha bagi pelaku usaha sehingga dapat membantu dan menggerakkan roda perekonomian di Sumut khususnya Medan.
"Februari 2004 sampai sekarang 2015 sudah hampir sebelas tahun Sun Plaza berdiri, dan sampai saat ini telah menjadi ikon kota Medan.
Menjelang kemajuan dan perkembangan jaman, saat ini telah banyak bisnis yang sama banyak muncul. Sebagai kompetitor yang mampu melayani keinginan masyarakat medan, yang mana perusahaan yang tergabung dalam Lippo Malls ini telah menyerap sebanyak 3000 s/d 5000 karyawan yang tergantung ke sun plaza. Kami minta dukungan dari para Stake holder dan Pemerintah setempat demi tercapainya tujuan menjadi Destiny dan icon kota Medan." Ujarnya.
Edward Hutabarat dari Fraksi PDIP pada kesempatan tersebut mempertanyakan terkait sampah, dimana permasalahan sampahnya dan, berapa persen penduduk sekitar yang dipekerjakan serta dampak polusi suara yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.
Menjawabnya staff Sun plaza lainnya yang turut hadir menjelaskan untuk penanganan sampah pihaknya menyerahkan ke pada perorangan, karena sampah wajib diangkut setiap hari, dan harus memiliki kenderaan sendiri agar jangan terkendala terkait pengangkatan sampah.memper
" Kami memang sejak dulu lebih mempercayakan penanganan sampah kepada perorangan bukan ke pada perusahaan sampah, alasannya agar tidak banyak birokrasi dan memang permasalahan sampah sangat komplek dan sangat urgen untuk ditangani untuk itu kami tidak ingin sampah yang banyak menumpuk hanya karena petugas pengangkutan sampahnya terlambat datang. Kalau untuk tenaga kerja kami juga memakai tenaga kerja lokal dan dari penduduk sekitar sini, termasuk juga kami selalu tetap berkordinasi dengan kepala lingkungan dan kelurahan setempat." Ujranya.
Sementara Anton Panggabean dari Fraksi Demokrat mempertanyakan tentang sudah sejauh mana masalah limbah, izin-izin, dan kemana ditampung dan dibuang lim.bah yang dihasilkan.
Terkait masalah limbah pihak Sun Plaza menjelaskan bahwa untuk izin Limbah pihaknya telah mendapat bimbingan dan arahan dari pihak LBH Medan tentang tata cara pengelolaan limbah yang baik dan benar sesuai Undang-undang lingkungan hidup yang berlaku." Sudah lengkap, limbah yang kami hasilkan tidak lain adalah limbah tentang sisa hasil dari restoran saja. Ujar Dedy
Dedy yang membidangi limbah di perusahaan tersebut menambahkan bahwa saat ini pihaknya telah mengunakan sistem pengelolaan dengan memasukan limbah ke sisa tempat pembuangan limbah sementara dan setelah menghasilkan baku mutu yang sesuai, hasilnya dibuang ke saluran yang sudah ditentukan. Limbah B3 sudah dibuatkan dan izin masih dalam proses di BLH.
"Puji baku mutu ipal setiap bulannya di uji ke pihak ketiga(3) yakni di Scofindo dan telah lulus emisi.
Terkait limbah B3, gudang sementara sudah dibuat sesuai arahan BLH, izin tiggal proses. Pengolahan sampah juga telah diserahkan kepada perorangan saja.
Beston Sinaga pada pertemuan tersebut hanya menekankan agar izin yang diurus harus disesuaikan dengan kondisi dilapangan yang sebenarnya. Menurutnya gampang saja bagi perusahaan besar mendapat izin karena mampu membayar pihak yang mengeluarkan izinnya, namun kenyataan banyak sekali dilapangan ditemukan tidak sesuai.
"Sesuai UU No 32 Tahun 2009. Apakah terpenuhi atau hanya untuk mengurus izin saja. Bagaimana penyediaan air, berapa liter penggunaan air dan berapa liter pembuangan limbah." Katanya.
Wong Cun Sen dari Fraksi PDIP hanya menekankan agar pihak Perusahaan memiliki standard SOP tentang IPAL bukan hanya sekedar memiliki izin." Kami meminta kiranya pihak perusahaan dapat memberikan data-data seperti SOP tantang IPAL, data karyawan terkait tenaga kerja, termasuk Sekurity oleh yang informasi didapat disediakan PT. Trisa Surya Mandiri
Bu Wali dari pihak Sun Plaza menjelaskan bahwa segala sesuatu terkait izin dan lainnya akan diupayakan pihaknya. "Kami akan berkordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup agar segala izin lingkungan sesuai yang di sarankan.
Secara korporasi mengharuskan menunjuk vendor yang telah memilki sertifikat Balai Lingkungan Hidup(LBH) tentang limbah B3.
Khusus kesehatan, semua karyawan telah memiliki BPJS dan semuanya perusahaan yang akan membayarkannya." Terangnya.
Sementara itu Asri Mulia Rambe dari Fraksi Golkar menekankan agar pihak perusahaan memperbanyak ruang terbuka hijau agar menjaga lingkungan dan alam sehingga tetap Asri, dan nyaman. Termasuk juga tentang kegiatan sosial seperti membuka kegiatan yang sifatnya sosial dengan menggunakan dana wajib perusahaan keluarkan bagi masyarakat yakni program CSR.
Untuk CSR pihak Sun Plaza menjelaskan secara berkala sudah memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar terkait kepada pemudaan, memberikan sosial kepada Panti Asuhan. " Secara asosiasi juga telah melakukan sosial, termasuk juga melalui Lions Club, untuk insedential kami juga aktif dan menjadi pioner memberikan bantuan seperti ke Gunung Sinabung sudah 2 kali.
Juga kegiatan donor darah tetap kami laksanakan." Pungkasnya
Ditambahkan terkait keamanan dan kenyamanan bagi para pengunjung , saat ini pihaknya juga telah menggunakan banyak kamera pemantau atau CCTV disetiap sudut sehingga kami dapat memantau segala kegiatan yang berlangsung di parkiran. Dan untuk pencegahan kami telah meningkatkan kemananan dengan melakukan patrolo ke titik-titik rawan terjadi kriminalitas, diruang kontrol kami juga suda memperbanyak layar dan kamera untuk memonitor aktivitas.
(Mt)
