MEDAN - Matatelinga, Warga Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Langkat, siap berdarah bahkan bertarung nyawa mengembalikan hutan mangrove di daerahnya. Ini ditegaskan tiga utusan warga Perlis pada forum Focus Group Discussion (FGD) yang difasilitasi Serikat Boemi Poetera di Taman Budaya Sumatera Utara (TBSU), Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, (29/1/2015).
“Saya ini anak keturunan Raja Jaya, bapak saya pejuang, kakek saya juga. Selama ini kekayaan bumi kami dikuras, tanah kami dirampas. Tanah kami di sana tuh, kaya akan minyak. Tapi yang kami ingin kembalikan hanyalah mangrove, karena itu yang menghidupi kami selama ini. Tak perlu kami minyak tuh, yang penting kami tidak lapar, kami tidak sakit, kami tidak bodoh,” tukas Ruspan, yang menyeberang lautan dari Perlis untuk menghadiri FGD bersama Ridho dan Juli Rais.
Dengan suara keras dan lantang, Ruspan juga menegaskan bahwa seluruh warga desanya siap melakukan gerakan fisik untuk memusnahkan kebun-kebun sawit yang dibangun para pengusaha dengan membabat hutan mangrove. Sebab, mereka telah merasakan betapa sengsaranya hidup setelah kehilangan hutan mangrove. Secara turun-temurun, hutan mangrove di Perlis telah member kehidupan bagi masayarakat setempat.
“Sebenarnya kami tak butuh semua ini (baca: diskusi dan pertemuan-pertemuan sejenis). Kami bisa musnahkan sawit-sawit itu. Kami bisa bakar. Kami siap! Kalau sudah turun, kami komit. Tapi, mau berapa banyak lagi anak-anak di desa kami yang menjadi yatim. Makanya, pemerintah harus ada!” serunya dalam forum yang juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Langkat Indra Salahudin, Kepala Dinas Kehutanan Langkat Supandi Tarigan, sejumlah aktivis dan budayawan itu.
Sekadar diketahui, Serikat Boemi Poetera menggelar forum FGD untuk menyikapi kondisi memprihatinkan di Desa Perlis akibat alih fungsi lahan mangrove menjadi kebun kelapa sawit.
Sebelumnya, salah seorang inisiator Gerakan Boemi Poetera, Tengku Zainuddin, telah melakukan penelitian di desa tersebut. Dalam laporan hasil penelitiannya yang ditayangkan pada Jurnal Ilmiah Universitas Negeri Medan (Unimed), Tengku Zainuddin menyebut alih fungsi lahan mangrove di Perlis telah mengubah struktur sosial masyarakat setempat dan menghilangkan budaya berburu madu hutan mangrove.
Persoalan alih fungsi lahan mangrove, menurut Masius P Nainggolan, yang menjadi utusan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumut, memang harus disikapi serius oleh semua pihak.
“Persoalan ini memang rumit. Dari sekitar 400 ribu hektare hutan mangrove yang dulunya ada di Sumut, saat ini hanya tersisa sekitar 38 ribu hektare. Dan, sebagian besarnya terdapat di Langkat dan Deliserdang. Ini harus diselamatkan dan butuh perhatian semua pihak,” ungkapnya.
Utusan Kehati Foundation, HM Surya Yusuf atau akrab disapa Bathara, menyahuti optimistis bahwa persoalan di Perlis bisa diatasi.
“Kondisi seperti di Perlis, sebenarnya hampir merata terjadi di seluruh pesisir negeri ini. Di Aceh, kita sudah membuktikan bahwa mangrove bisa menyejahterakan masyarakat. Memang, alih fungsi mangrove ini melibatkan mafia-mafia yang bahkan punya hubungan dengan jenderal, tapi kita mesti yakin bersama-sama kita bisa mengatasinya,” ujar pria berkacamata ini.
Akhirnya, lima jam FGD –yang menghadirkan Antropolog Unimed Agung Suharyanto dan sempat dikunjungi Prof M Anis Muluk dari University Malaya— itu menghasilkan beberapa rekomendasi untuk penuntasan persoalan alih fungsi lahan di Perlis. Yakni, mendorong percepatan penuntasan kasus hukum alih fungsi lahan mangrove di Pesisir Timur Langkat, membangun harmonisasi dan keslarasan antara pemerintah, masyarakat dan pengusaha, melalui penerapan peraturan-peraturan desa, mendorong pembiayaan rehabilitasi mangrove dari pemerintah pusat, Yayasan Kehati akan membantu reboisasi lahan mangrove, Kabupaten Langkat akan menyiapkan cetak biru pengelolaan kawasan mangrove yang berbasis kearifan lokal. Sebagai tindak lanjut, FGD juga merekomendasikan digelarnya seminar nasional terkait alih fungsi lahan mangrove.
Usai FGD, kepada sejumlah wartawan Sekdakab Indra Salahudin menyatakan pihaknya komit untuk segera menuntaskan persoalan di balik alih fungsi lahan mangrove.
“Kehadiran kita di sini (forum FGD), merupakan salah satu bentuk komitmen yang kita tunjukkan. Kita juga mendukung digelarnya seminar nasional, untuk mengangkat persoalan alih fungsi lahan mangrove di Langkat menjadi isu nasional yang mesti disikapi pemerintah pusat. Untuk percepatan proses hukum, kita juga siap bergandengan tangan dengan masyarakat,” pungkasnya.
(Mt/Don)