Kepsek SMA N 1 Simpang Empat Felix Akarista Spd Bantah Lakukan Pungli

MATATELINGA, Karo :Kebijakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 21 Tahun 2026 tentang pembatasan pungutan di lingkungan sekolah negeri menjadi perhatian masyarakat, khususnya bagi orang tua siswa dari kalangan kurang mampu.

Dalam aturan tersebut, sekolah menengah atas (SMA) negeri, sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri, dan sekolah luar biasa (SLB) negeri di seluruh Provinsi Sumatera Utara tidak diperbolehkan lagi menetapkan pungutan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

Baca Juga:

• Terima Audiensi DPLN Malaysia, PDI Perjuangan Sumut Bahas Aspirasi Warga di Perantauan

Meski demikian, pihak sekolah maupun komite sekolah masih diberikan ruang untuk menerima sumbangan dari orang tua atau wali murid. Namun, sumbangan tersebut harus bersifat sukarela, tidak boleh ditentukan nominalnya, serta tidak dapat diwajibkan secara rutin setiap bulan.

Terima Audiensi DPLN Malaysia, PDI Perjuangan Sumut Bahas Aspirasi Warga di Perantauan

Pertandingan AS Roma Dengan Cagliari, Menghasilkan Enam Gol

Bantah Kepala SPPG Bukit Malintang. Forum MP4: Program Pemerintah MBG Bukan Alasan Pembenaran Konsumsi Pertalite Subsidi

Kuasa Hukum BPT Bantah Kapolres Jakpus Kombes Reynold Hutagalung: Pengembalian Uang Tak Hapus Pidana Pencurian, Pertanyakan Dugaan Perlakuan Istimewa

Polsek Medan Timur Sikat Balap Liar di Bawah Underpass

Kompolnas Dan Laskar Prabowo 08 DPD Sumut Desak Kapoldasu Tindak Dugaan Pungli Oknum Penyidik Polres Batubara