Surat yang ditandatangani Kepala Kanwil DJPb Sumut saat itu, Syaiful, menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005, penetapan status Rumah Negara Golongan III dilakukan oleh Menteri.
Selain itu, surat tersebut mengutip Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008, khususnya Pasal 8 Ayat 2, yang menyebutkan bahwa penghuni mengajukan usul pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Golongan III kepada pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk pada instansi bersangkutan.
"Berdasarkan ketentuan tersebut, Kanwil DJPb Sumut menyatakan sebagai unit vertikal eselon II tidak memiliki kewenangan melakukan kajian dan memberikan persetujuan terhadap usulan pengalihan status rumah negara Golongan II menjadi Golongan III",jelas Soni.
"Surat ini memperlihatkan bahwa penyelesaian perubahan status rumah tersebut membutuhkan keputusan pejabat yang memiliki kewenangan di tingkat pusat.",tutup Soni.
*Rumah Berdiri Sejak 1955*
Dalam RDP terungkap, sebanyak 32 rumah dinas DJPb Sumut tersebut telah berdiri sejak 1955 dan selama puluhan tahun dihuni para pensiunan, janda pensiunan serta anak pensiunan.
Para penghuni mengaku memiliki Surat Izin Penghunian (SIP). Mereka juga berpedoman pada PP Nomor 31 Tahun 2005 yang mengatur perubahan status rumah negara.
Baca Juga:
Sebanyak 32 rumah yang dipersoalkan tersebar di sejumlah lokasi di Kota Medan, antara lain Jalan Gatot Subroto, Jalan Kiwi, Jalan Kemiri dan kawasan Air Bersih.
Salah seorang penghuni, Usman Siregar (90), mengaku telah menempati rumah dinas di Jalan Kiwi, kawasan Sunggal, selama kurang lebih 44 tahun
*Dibawa ke Menteri Keuangan dan DPR RI*
Heriansyah menyampaikan, Komisi A DPRD Sumut akan melanjutkan persoalan tersebut ke Kementerian Keuangan dan mengupayakan RDP bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta.
Baca Juga:
Komisi A berharap Menteri Keuangan memberikan solusi sebelum ada tindakan terhadap para penghuni yang telah puluhan tahun menempati rumah tersebut.
Para pensiunan berharap pengabdian mereka selama menjadi bagian dari Kementerian Keuangan turut menjadi pertimbangan dalam penyelesaian persoalan ini.
Dengan adanya surat Kanwil DJPb Sumut tertanggal 16 Mei 2024, persoalan kewenangan perubahan status rumah negara kini memiliki dasar administrasi yang perlu menjadi perhatian pemerintah pusat.
Komisi A DPRD Sumut menegaskan, tidak boleh ada pengosongan paksa sebelum persoalan tersebut memperoleh penyelesaian dan kepastian hukum.
Heriansyah menegaskan, tidak boleh ada pengosongan paksa pada 10 November 2026 karena hingga kini belum ada penyelesaian dari Menteri Keuangan terkait permohonan perubahan status maupun kepemilikan rumah tersebut.
Menurutnya, persoalan ini harus diselesaikan terlebih dahulu melalui koordinasi dengan pemerintah pusat agar para pensiunan memperoleh kepastian hukum.
"Jangan ada pengosongan paksa. Persoalan ini harus diselesaikan terlebih dahulu dengan meminta keputusan Menteri Keuangan. Komisi A akan membawa persoalan ini ke pemerintah pusat dan DPR RI," tegas Hefriansyah. (Irwansyah)
Baca Juga:
MATATELINGA, Karo Kebijakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 21 Tahun 2026 tentang pembat
Berita Sumut
MATATELINGA, Medan Kumpulan legenda pesepak bola Kota Medan (Legend Medan) akan menggelar laga persahabatan (match friendly) di Lapangan Ke
Bola
MATATELINGA, Palas Mutasi besarbesaran di lingkungan Polres Padang Lawas ini diketahui dari surat telegram Mutasi Personil Dilingkungan P
Berita Sumut
MATATELINGA, Medan Direktorat (Dit) PPA/PPO Polda Sumut berhasil mengungkap dua kasus calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).adsenseSebanya
Berita Sumut
MATATELINGA, Medan Dewan Pimpinan Pusat Anti Judi Anti Narkoba (DPP AJUDAN) berencana menggelar aksi unjuk rasa besarbesaran di Kantor Per
Berita
MATATELINGA, Medan Polda Sumut menghentikan proses penyelidikan dan penyidikan kasus terkait kematian mantan istri polisi Winda Lorenza Gow
Berita Sumut
MATATELINGABelawan Dalam rangka memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Ke2 Tahun 2026, Kantor Imigrasi Kelas II T
Berita Sumut
MATATELINGA,Medan Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak memerintahkan Satpol PP Kota Medan untuk menyegel bangunan Bengkel
Berita Sumut
MATATELINGA, T.Tinggi Warga seputaran Jalan Yos Sudarso Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi, Selasa malam (20/10/2026) s
Berita Sumut
MATATELINGA,Toba. Pembinaan pemerintah desa terus dilakukan hingga saat ini. Seperti yang dilakukan di desa Banua Huta kecamatan Sigumpar Ka
Berita Sumut
MATATELINGA, Belawan Untuk mengenang jasa para Pahlawan,Kodaeral bersama pejabat utama Kodaeral I Belawan dan Forkompinda Sumut menabur bun
Lifestyle
MATATELINGA,Pancurbatu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pancurbatu terus meningkatkan program pembinaan kemandirian kepada Warga B
Berita Sumut