Tarif Pajak, Aset Daerah hingga Pengawasan Retribusi Jadi Sorotan Fraksi PKS

"Pemerintah daerah dinilai perlu memastikan aset yang dimiliki tercatat, terpelihara dan dimanfaatkan secara optimal, " jelasnya.

Fraksi PKS juga mempertanyakan langkah dan upaya Pemerintah Kota Medan dalam menjaga serta memelihara aset daerah.
"Kami berharap peristiwa terkait dugaan penjualan aset milik Pemerintah Kota Medan yang baru-baru ini diberitakan di media tidak terjadi lagi," kata Datuk Iskandar.

Fraksi PKS selanjutnya mempertanyakan kajian Pemerintah Kota Medan terkait penerapan perubahan Perda tersebut terhadap kondisi perekonomian masyarakat.
Evaluasi secara berkala dinilai penting dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.

Baca Juga:

• Syaiful Ramadhan Dorong Pemko Medan Segera Siapkan Program Pengendalian Banjir

"Hal ini diperlukan agar kebijakan tetap relevan dan tidak menimbulkan resistensi publik," katanya.
Sorotan berikutnya disampaikan terhadap retribusi pelayanan persampahan dan retribusi jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum.
Fraksi PKS mempertanyakan bagaimana Pemerintah Kota Medan melakukan pengawasan terhadap pemungutan retribusi dari kedua sektor tersebut serta apa saja hasil evaluasi terhadap sistem yang selama ini diterapkan.

"Pengawasan yang efektif diperlukan agar penerimaan retribusi dapat dikelola secara tertib dan transparan serta memberikan kontribusi optimal terhadap PAD, " katanya.
Di sisi lain, Fraksi PKS mendorong agar pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke depan semakin modern, tertib dan akuntabel melalui penguatan sistem administrasi serta digitalisasi pemungutan.

"Dengan sistem yang lebih baik, Fraksi PKS berharap proses pemungutan menjadi lebih efisien, transparan dan mudah diawasi, sekaligus dapat meminimalkan potensi sengketa maupun penyimpangan administratif, " pungkasnya.

Baca Juga:

• Melalui MoU dan PKS, Pemkab Simalungun dan Pengadilan Agama Jalin Sinergi Layanan Publik

Syaiful Ramadhan Dorong Pemko Medan Segera Siapkan Program Pengendalian Banjir

Melalui MoU dan PKS, Pemkab Simalungun dan Pengadilan Agama Jalin Sinergi Layanan Publik

Fraksi Hanura-PKB Khawatirkan Silpa Dan Proyek Tambal Sulam

El Barino Shah SH Dugaan Jual Beli Proyek di Perkimcikataru Medan

R PAPBD 2026, FPKS Sampaikan Delapan Catatan Penting,

Soroti Penjualan Aset Disdikbud, Kasman Lubis Minta Pelaku Ditindak Tegas dan Evaluasi Sistem Pengamanan Aset