Gubernur Bobby Nasution Minta Realisasi Program Prioritas Daerah Dipercepat

MATATELINGA - Medan : Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat realisasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Program Strategis Daerah (PSD). Percepatan tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat nyata dan dapat segera dirasakan masyarakat.

Hal itu disampaikan Bobby Nasution saat memimpin Rapat Pimpinan Forum Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Realisasi Anggaran serta Capaian Pelaksanaan PHTC dan PSD seluruh perangkat daerah di Ruang Rapat I Lantai 2 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (22/6/2026).

"Apapun hasil rapat yang sudah kita laksanakan, realisasinya harus benar-benar terlaksana. Jangan cuma di atas kertas realisasinya. Harus ada progres," ujar Bobby.

Baca Juga:

• Terima Aspirasi Pendukung MBG, Bobby Nasution Siap Teruskan Petisi Masyarakat Sumut ke Presiden Prabowo

Pada kesempatan tersebut, Bobby meninjau capaian sejumlah OPD yang program kerjanya masuk dalam kategori PHTC dan PSD. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antarperangkat daerah agar pelaksanaan program berjalan efektif dan saling mendukung.

Menurutnya, sejumlah program memiliki keterkaitan erat antarsektor, seperti pembangunan irigasi yang berhubungan langsung dengan sektor pertanian. Karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antar-OPD terkait untuk memastikan kebutuhan dan target program dapat terpenuhi.

Selain percepatan pelaksanaan, Bobby juga meminta setiap program yang telah berjalan dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Ia tidak ingin bantuan pemerintah yang diberikan justru tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Bobby mencontohkan pengalamannya saat berkunjung ke beberapa daerah, di mana ditemukan bantuan yang kurang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Ia pun mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memanfaatkan sisa waktu pelaksanaan program secara optimal tanpa mengabaikan kualitas hasil pekerjaan.

Baca Juga:

• Tak Ingin Ada Retribusi Ilegal di Tempat Wisata, Bobby Nasution Bantu Penyelesaian Persoalan Wisata Air Panas Karo dengan Dua Opsi

Pemerintah Provinsi Sumut saat ini memiliki sejumlah program prioritas yang masuk dalam kategori PHTC, yakni PUBG (Program Unggulan Bersekolah Gratis), PROBIS (Program Berobat Gratis), JASKOP/JAGA KOMPER (Jaminan Kestabilan Harga Komoditas Pangan), CERDAS (Digitalisasi Pelayanan Publik), INSTANSI (Infrastruktur Strategis Terintegrasi), dan PRESTICE (Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice).

Untuk program nonfisik, Bobby mendorong perangkat daerah menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

"Misalnya seperti cerdas cermat atau sejenis kegiatan yang bisa meningkatkan SDM. Kegiatannya melibatkan masyarakat juga," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumut Surya mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan program pada tahun anggaran 2026 tersisa sekitar 186 hari kalender kerja. Karena itu, ia meminta seluruh OPD segera menuntaskan proses pengadaan barang dan jasa sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Siapkan Solusi Akhiri Retribusi Bermasalah di Wisata Air Panas Karo, Dorong Destinasi Naik Kelas

"Saya juga ingatkan untuk seluruh OPD segera membuat perencanaan untuk tahun 2027," ucap Surya.

Rapat tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap serta seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Fraksi Demokrat DPRD Medan : Serapan Anggaran Rendah, Kinerja Pemko Lemah

Data ESDM 93% Subsidi BBM Dinikmati Kalangan Mampu, Saatnya Beralih ke Transportasi Publik

Pemprov Sumut Gelontorkan Rp1,1 Triliun untuk Percepat Program Hasil Terbaik Cepat

Dana BOS SMKN 2 Panyabungan Disorot, FMI Mandailing Natal Temukan Sejumlah Kejanggalan Anggaran

Kadis PKP Sebut Anggaran Huntap untuk Kepala Keluarga di Batunagodang Belum Ada

Terkait Anggaran dan Administrasi Gebyar Pajak 2026 Sumut, Ini Kata Kepala Bapenda