Lailatul Badri : Jangan Prioritaskan Teknologi, Medan saja Masih Banjir

Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen dan para anggota DPRD Medan. Hadir juga Wakil Walikota Medan Zakiyuddin Harahap dan perwakilan OPD jajaran Pemko Medan.
" Proyek strategis nasional dalam hal ini Bus Rapid Transit (BRT) senilai Rp 1,9 triliun dari Kementerian Perhubungan akan menyebabkan penyempitan ruang jalan dan berpotensi menimbulkan kemacetan baru ," kata Lailatul Badri.
Ia mengatakan bahwa Bus Rapid Transit (BRT) akan dioperasionalkan pada tahun 2028.
Atas dasar itu, politisi PKB tersebut pihaknya juga menyoroti persoalan transparansi anggaran pendamping.
" Dalam hal ini kami mempertanyakan kepada Dishub Kota Medan terkait transparansi anggaran pendamping dan juga mitigasi kemacetan.Mohon jawaban ," ujar Lela.
Sambung, anggota Komisi 4 DPRD Medan itu dengan adanya pengoperasian Bus Rapid Transit ( BRT) akan menambah beban APBD Kota Medan baik dari biaya operasional juga pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum ( LPJU).
" Semuanya tidak terlepas sejumlah LPJU yang telah dipasang akan dicabut.Dan dipastikan akan ada pengadaan LPJU ," ucapnya.
Ia juga mengkritisi Dinas Lingkungan Hidup ( DLH ) soal pemangkasan pohon atas dampak pembangunan jalur Bus Rapid Transit ( BRT).
Dimana, kata Lela seharusnya Pemko Medan dalam hal ini DLH Kota Medan dapat melakukan persiapan untuk pohon-pohon penganti.
" Jadi perlu kami tegaskan disini Pemko Medan lebih baik mengutamakan bagaimana mengatasi banjir di Kota Medan yang selalu terjadi.Jadi, tegas kami nyatakan jangan mengutamakan teknologi jika Kota Medan masih tengelam karena banjir.Tidak akan berguna teknologi , "tegasnya.
Pada sidang paripurna tersebut juga menyoroti anggaran sejumlah OPD Pemko Medan baik persoalan infrastktur, banjir, sampai hingga UMKM.
" Persoalan sampah yang ditangani Dinas Lingkungan Hidup ( DLH) untuk pendapatan retribusinya belum optimal.Dimana, permasalahan retribusi sampah di Kota Medan berpusat pada minimnya Pendapat Asli Daerah ( PAD), tunggakan kecamatan, praktik pengutipan tidak resmi atau pungli, hingga keluhan warga soal retribusi tarif baru.Hal ini terkendala karena sistem penarikan retribusi belum terdigitalisasi ," tutupnya.

Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia Gandeng PosMetro Medan, Bahas Kolaborasi Pemberitaan dan Peluang Bisnis

Bunda PAUD Kota Medan Airin Rico Waas Hadirkan Keceriaan dalam Program Makanan Tambahan untuk Anak PAUD

Wakil Wali Kota Medan Desak Jajaranya Bergerak Cepat Revitalisasi RSUD Dr. Pirngadi*

Silaturahmi dengan Pangdam I/BB, Rico Waas Perkuat Sinergi Pemko Medan dan TNI

Ketua Komisi II DPRD Medan Minta SPMB SMP Berjalan Transparan dan Berkeadilan

Fraksi PDI P DPRD Medan Apresiasi Polrestabes Medan : Tegas dan Terukur ke Pelaku Kejahatan