Masyarakat Desak Polda Sumut Segera Panggil Mantan Bishop GMI Wilayah I Medan Terkait Perkara Penggunaan Gelar Akademik Palsu

MATATELINGA, Medan: Menindaklanjuti laporan pengaduan yang disampaikan salah seorang pendeta berinisial HPS pada 19 September 2025 lalu dengan Nomor: STTLP/B/1534/IX/2025/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA, Direktur Eksekutif Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi (Barapaksi) Otti Batubara mempertanyakan penanganan perkara tersebut kepada Tim Penyidik sudah sejauh mana penanganan perkaranya.

"Kita sudah melakukan konfirmasi terhadap penyidik terkait perkembangan penanganan perkara dengan terlapor mantan Pimpinan Gereja Methodist Indonesia (GMI) Wilayah I, Bishop KWS, yang diduga menggunakan gelar akademik Magister Pendidikan (MPd) tidak sah karena tanpa ijazah dan belum menyelesaikan studi," kata Otti Batubara.

Hingga berita ini diturunkan, tim penyidik belum memberikan penjelasan pasti terkait penanganan perkara tersebut.

Sementara Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (22/1/2026) membenarkan adanya laporan tersebut.

Baca Juga:

• Aktivitas Ekskavator Dihentikan Tapi Kapal Pengeruk Emas Justru Beroperasi di Beberapa Sungai di Woyla-Aceh

"Benar, laporannya sudah kita terima. Tim penyidik sedang melakukan upaya pemanggilan saksi, terlapor dan yang lainnya dalam rangka mengumpulkan keterangan-keterangan yang bisa menguatkan laporan tersebut," kata Ferry.

Perkembangan selanjutnya terkait perkara ini, lanjut Ferry akan segera disampaikan kepada pelapor. "Mohon bersabar, tim kita akan melakukan langkah-langkah konkrit dalam melakukan penyelidikan," tegasnya.

Terkait penanganan perkara ini, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang diterima HPS sebagai pelapor tertanggal 14 November 2025, menurut Otti Batubara ada beberapa langkah yang akan dilakukan oleh tim penyidik terhadap kelanjutan penanganan perkara ini, yaitu berencana melakukan koordinasi dan pemeriksaan interogasi terhadap Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Sumatere Utara.

"Namun hingga hari ini belum ada informasi yang membenarkan hal itu sudah dilakukan dan belum ada Tindakan apapun yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Hal ini menimbulkan pertanyaan, ada apa dibalik ini semua ?" tandasnya.

Menurut informasi dari pihak pelapor, ada upaya mediasi yang dilakukan oleh Pimpinan GMI Wilayah I Bapak Bishop Pdt. Antoni Manurung, MTh hingga dua kali, yaitu memanggil pelapor dan terlapor untuk pertama kali dan memanggil pelapor beserta terlapor serta pengacaranya masing-masing.

Namun Langkah ini menurut Otti menghadapi jalan buntu karena tidak ada respons terlapor dan Pimpinan GMI Wilayah I atas butir-butir yang diajukan oleh pihak pelapor.

Baca Juga:

• Ditlantas Polda Sumut Fasilitasi Ambulans Dan Pengawalan Jenazah Korban Laka Maut KA - Avanza

Lebih lanjut Otti Batubara menyampaikan bahwa Polda Sumut juga akan mengambil langkah untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap pihak Unimed. Padahal, pihak Unimed melalui surat bernomor 1159/UN33.10/KM/2025 tertanggal 4 Agustus 2025 telah menegaskan bahwa KWS tidak memiliki ijazah magister dari kampus tersebut.

"Yang bersangkutan tidak memiliki ijazah dari Universitas Negeri Medan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan syarat yang ditetapkan perguruan tinggi," tulis pihak Unimed.

Menurut salah seorang jemaat GMI yang tidak bersedia disebutkan identitasnya, KWS selalu memberikan informasi bahwa dia layak memakai Gelar Akademik Magister Administrasi Pendidikan (MPd) dari UNIMED karena dia telah menyelesaikan perkuliahan hingga ujian tesis, namun yang bersangkutan tidak melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang diperlukan untuk pengajuan yudisium, penerbitan ijazah, maupun pelaksanaan wisuda ke bagian akademik BAK Universitas Negeri Medan.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa kebohongan ini secara nyata terungkap karena dalam Buku Dari Revitalisasi Menuju Aktualisasi Tahun 2021, pada Biografi KWS dia menyatakan bahwa yang bersangkutan menyelesaikan studi Magister Administrasi Pendidikan (MPd) dari UNIMED Tahun 2005.

Masih menurut jemaat GMI yang bersangkutan nyata-nyata sebagai seorang Hamba Tuhan, bahkan Pimpinan Gereja membohongi jemaat, membohongi Masyarakat dan bahkan membohongi Tuhan selama 20 Tahun.

Oleh sebab itu, yang bersangkutan menyampaikan kepada pihak Polda Sumatera Utara agar menangani kasus ini dengan cepat dan professional, sehingga melalui kasus ini akan memberikan efek jera dan pembelajaran kepada Hamba Tuhan dan jemaat di internal GMI serta kepada publik.

Oleh karena itu, lanjut Otti Batubara, mewakili berbagai elemen masyarakat dan jemaat GMI Wilayah I Medan, LSM Barapaksi meminta tim penyidik Dirkrimsus Polda Sumut agar bekerja profesional dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait penanganan perkara ini.

Baca Juga:

• Polda Sumut Resmi Jadi Salah Satu dari 11 Polda Miliki Ditres PPA-PPO, Kapolda Whisnu Hadiri Launching Nasional

Polisi Intensifkan Penyelidikan Maling 2 Motor Pendeta

Maling Motor Sasar Gereja Dua Pendeta Jadi Korban

Pastikan Ibadah Tahun Baru 2026 Berjalan Aman dan Khidmat, Polres Labuhanbatu Gelar Pengamanan

Mengenal Sosok Pdt. Dr. Fernando Sibarani, Mengabdi dan Melayani Untuk Membawa Perubahan di GMI

Tokoh Agama HKBP Apresiasi Polri dalam Pemberantasan Premanisme

Tanpa Ada Konsultasi Terlebih Dahulu, Bishop GMI Wilayah I Sewenang-wenang Dalam Memindahkan Para Pendeta