Rogoh APBD 2,86 M Beli Mobil Kejari, Kapolres, Ketua PN, Harry : Oloan Tidak Arif dan Bijaksana, DPRD Tidak Berfungsi

MATATELINGA, Humbahas:Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Oloan Paniaran Nababan, dinilai tidak arif dan bijaksana untuk mengalokasikan anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang mana skala prioritas. Apalagi, ditengah efisiensi anggaran dan harga bahan pokok naik, serta daya beli masyarakat lemah.

Oloan, seharusnya dapat menunda ataupun menahan untuk tidak dilakukan pembelian mobil dinas baru untuk Forkopimda, dan mobil full di Sekretariat Daerah yang merogoh APBD sebanyak 2,86 miliar.

Baca Juga:

• Kapolres Simalungun Wujudkan Asta Cita Presiden RI Melalui Program Ketahanan Pangan Nasional

Dikarenakan, mobil yang diperuntukkan ke Kapolres, Kejari, dan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tarutung tidak terlalu mendesak. Dan, tidak begitu menghalangi kinerja masing-masing instansi vertikal tersebut.

Hal itu disampaikan, Harry Sihombing mantan anggota DPRD Humbahas periode 2004-2009 kepada sejumlah wartawan, seputar pembelian mobdis baru untuk Forkopimda.

Baca Juga:

• Kapolres Simalungun Bangun Gedung Pelayanan Gizi Kedua, Wujudkan Program Makan Bergizi Gratis di Tanah Jawa

Harry mengaku, Oloan sebagai kepala daerah sah memiliki kewenangan penuh kemana pengalokasian anggaran itu diperuntuhkan, apalagi untuk pengadaan mobil baru untuk instansi vertikal.

Namun, Oloan harus memperhatikan segala keterbatasan anggaran yang seyogianya bagaimana anggaran yang ada dilakukan tepat guna, tepat sasaran dengan memperhatikan azas pemerataan, dan azas skala prioritas.

Baca Juga:

• Kapolres Simalungun Turun Langsung Pimpin GPM, Target 12 Ton Beras Murah untuk Rakyat

Salah satu contohnya, ia mengingatkan kembali saat Oloan berkunjung kerja ke Desa Bungus yang tidak pernah tersentuh pembangunan.

" Jadi, Oloan yang memiliki kekuasaan penuh di Pemerintahan Humbahas anggaran yang diperuntuhkan untuk pengadaan atau pembelian mobil dinas baru untuk Forkopimda bisa dialihkan ke pembangunan Desa Bungus," katanya.

Apalagi, lanjut dia, dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 , pemerintah diwajibkan memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, Oloan harus mempergunakan APBD itu sesuai apa yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, bahwa anggaran harus dipergunakan secara efisien dan efektif.

Baca Juga:

• Natinggir Kini Aman. Dandim dan Kapolres Menjamin Kegiatan Kembali Normal

" Efisien adalah tepat guna, efektif adalah tepat waktu," katanya.

Melihat dari situ, sambung dia, Kabupaten Humbahas masih banyak butuh pembangunan, di misalkanya lagi pada kejadian seorang ibu yang dalam kondisi sakit harus ditandu oleh sejumlah warga karena jalan yang tidak memadai.

Baca Juga:

• Pengendara SP.Motor Dapat Bendera Merah Putih dan Helm gratis Dari Kapolres Pematangsiantar

Selain itu, sentra pada pertanian berupa irigasi yang tidak berfungsi, jembatan dan infrastruktur yang rusak.

Jika itu dilihat, maka peruntuhan anggaran yang diambil dari APBD mampu menyerap tenaga kerja.

Baca Juga:

• Kapolres T.Tinggi Bersama PJU Ngopi Bareng Wartawan

" Bagaimana kalau misalnya anggaran Rp 2,86 miliar ini digunakan untuk membangun infrastruktur di desa. Pasti ini menjadi penyerapan tenaga kerja, semisal tukang kuli, angkutan batu, dan lainnya. Apalagi, daya beli masyarakat tidak akan lemah, jika pembangunan terjadi pesat," pungkasnya.

Namun uniknya, kata dia, Oloan malah memutar balikkan persoalan pengadaan mobil dinas baru untuk Forkopimda, yakni Kejari Humbahas, Kapolres Humbahas, Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, Sekda dan mobil full Sekretariat Daerah, merupakan kebijakan pemerintah sebelumnya.

Menurutnya, pemerintah sebelumnya tidak bisa disalahkan dikarenakan sewaktu pembahasan APBD, anggaran masih normal.

Baca Juga:

• Kapolres Simalungun Tinjau Langsung TKP Temuan Mayat Remaja 14 Tahun, Tim Gabungan Selidiki Penyebab Kematian

Artinya, kata dia, tidak mengetahui bahwasanya ada efisiensi, dan asumsinya, belum ada.

" Jadi jelas duduk kebijakan sama siapa, ketika masuk ke pemerintahan baru seyogianya Oloan melihat itu, namun kita nilai Oloan tidak peka, kenapa bisa lolos. Padahal, dalam materi kampanye Oloan-Rebekka luar biasa keberpihakan terhadap masyarakat," katanya.

Baca Juga:

• AKBP Sah Udur Sitinjak Sambut Irwasda Polda Sumut Cek SPPG Polres Pematangsiantar

Untuk itu, kita harapkan kedepannya Oloan mengedepankan etika dan moral dalam menggunakan kewenangannya dalam memutuskan anggaran pendapatan, dan belanja daerah.

" Kita juga tidak alergi dengan pengadaan mobil ini untuk menunjang kinerja. Tapi kan ini kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan rakyat yang harus ditangani secepatnya.," pintanya.

Disisi lain, Harry juga mengaku DPRD Humbahas tidak berfungsi dalam tugas dan fungsinya. Melihat bisa lolosnya anggaran pengadaan mobil baru untuk Forkopimda.

Baca Juga:

• Kapolres Simalungun Dampingi Irwasda Polda Sumut Lakukan Pengecekan SPPG

Tidak berfungsinya, DPRD tidak menggunakan hak pengawasannya atas kebijakan Bupati dalam mengalokasikan anggaran tersebut, biarpun APBD Humbahas diputuskan Perkada.

Sebelum anggaran pengadaan ini terealisasi,, kata dia, DPRD bisa menegur Bupati Oloan untuk tidak mengambil keputusan merealisasikan anggaran tersebut.

Baca Juga:

• Jalin Harmonisasi, Kapolres Labuhanbatu Bersama Insan Pers Bersilaturrahmi

Caranya, memanggil atau menyurati pemerintah. Dengan meminta agar pemerintah lebih bijaksana merealisasikan anggarannya dengan lebih tepat untuk diprioritaskan

" Tapi kalau kita lihat lolosnya pembelian mobil mewah ini, berarti DPRD tutup mata dan terkesan tidak berfungsi. Inilah yang sangat kita sesalkan," ujarnya.

Pengirim berita,

Baca Juga:

• Wujud Apresiasi dan Profesionalisme Polri dalam Menjaga Kamtibmas

Dedy Effendi Gemayel Simbolon

Kapolres Simalungun Wujudkan Asta Cita Presiden RI Melalui Program Ketahanan Pangan Nasional

Kapolres Simalungun Bangun Gedung Pelayanan Gizi Kedua, Wujudkan Program Makan Bergizi Gratis di Tanah Jawa

Kapolres Simalungun Turun Langsung Pimpin GPM, Target 12 Ton Beras Murah untuk Rakyat

Natinggir Kini Aman. Dandim dan Kapolres Menjamin Kegiatan Kembali Normal

Pengendara SP.Motor Dapat Bendera Merah Putih dan Helm gratis Dari Kapolres Pematangsiantar

Kapolres T.Tinggi Bersama PJU Ngopi Bareng Wartawan