Kepemimpinan Baru Tanjungbalai Dimulai dengan "PR" Segunung: Hutang Warisan, Defisit, dan Efisiensi Anggaran

MATATELINGA, Tanjungbalai: Kepemimpinan Mahyaruddin Salim dan M. Padly Abdina sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai periode 2025-2030 akan dimulai dengan tantangan keuangan daerah yang serius. Mereka akan mewarisi hutang dari pemerintahan sebelumnya, yang berpotensi menyebabkan defisit anggaran yang signifikan.

Selain itu, mereka juga akan menghadapi efisiensi anggaran sebagai dampak dari Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025, yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

BACA JUGA:Kapolres Tanjungbalai Berikan Bantuan Kepada Korban Perampokan

Tak hanya itu, masalah infrastruktur jalan yang rusak, persoalan banjir, sampah dan Tatanan kota yang kumuh, serta lapangan pekerjaan yang terbatas juga menjadi PR yang mendesak untuk diselesaikan.

Dari informasi yang dihimpun Matatelinga.com pemerintah Kota Tanjungbalai saat ini memiliki beberapa kewajiban yang belum terselesaikan pada tahun 2024, diantaranya Hutang pihak ketiga atas proyek fisik dan non-fisik sebesar Rp 30 miliar. Kekurangan gaji pegawai Non-ASN bulan Desember sebesar Rp 3 miliar. Kekurangan TPP pegawai ASN bulan Desember sebesar Rp 5 miliar.

[br]

Selain Transfer Keuangan Daerah, Pemkot Tanjungbalai juga mengandalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan asumsi sebesar Rp 98,09 miliar, Pendapatan Lainnya Rp 51,50 miliar, dan Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp 7,20 miliar.

[br]