Beredar Karcis Parkir Dengan 2 Versi, Mau Murah Bayar Rp3000 Tanpa Karcis, Kalau Pakai Stempel Bayarnya Rp5000

MATATELINGA, Medan : Urusan bayar parkir di Kota Medan masih menjadi pertanyaan bagi banyak kalangan. Petugas parkir yang ada di lapangan juga banyak yang 'tak jelas' keberadaannya. Petugas parkir 'karbitan' banyak bermunculan di berbagai tempat, terutama titik-titik yang ramai pengunjungnya.

Pantauan di beberapa titik yang dijaga oleh tukang parkir, ada petugas parkir yang tiba-tiba muncul tanpa identitas menagih uang parkir. Kebijakan Pemko Medan yang memberlakukan pembayaran online sepertinya hanya berlaku situasional dan tidak ada aturan yang benar-benar bisa menjadi pedoman.

Padahal, apabila Pemko Medan benar-benar menata parkir dan petugas parkir dengan benar akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan. Berdasarkan amatan di lapangan, Pemko Medan belum tertib administrasi terkait urusan parkir ini.

Fakta yang ditemukan di lapangan, ada karcis parkir berstempel yang digunakan juru parkir disaat mengutip uang parkir kepada pemilik kendaraan yang parkir. Anehnya lagi adalah, ada 2 versi yang digunakan juru parkir mengutip uang parkir kepada masyarakat, terutama pemilik kenderaan roda empat. Yaitu, tanpa karcis dan dengan karcis plus pakai stempel.

"Kalau tanpa karcis pemilik kenderan roda empat membayar parkir Rp. 3.000, kalau pakai karcis plus stempel harus membayar Rp. 5.000," begitu pengakuan Amrozi, salah seorang masyarakat yang kebetulan parkir di depan Kantor Lurah Denai, Jalan Panglima Denai, Kecamatan Medan Denai, Senin (10/2/2025).

Persoalan tanda parkir atau karcir parkir ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Kalau pengendara membayar parkir dan meminta karcis parkir, maka juru parkir akan diberi karcis parkir (lama) dengan harga Rp. 3.000 kemudian ditimpa dengan stempel tertera harga Rp. 5.000 sekali parkir.

"Itu spanduknya pak, kalau pakai karcis lima ribu pak. Kalau tak pakai karcis tiga ribu. Dishub yang perintahkan ini pak," begitu alasan petugas parkir saat ditanya terkait karcis parkir yang ditimpa stempel bertuliskan Rp5000.

Sekali lagi, pertanyaan yang sampai hari ini belum terjawab adalah bagaimana Pemko Medan dalam mengelola perparkiran? Bagaimana proses uang yang dikutip di lapangan sampai ke kas Pemko Medan? Tertib administrasi dari sektor perparkiran ini sangat perlu dilakukan oleh Pemko Medan. Agar bisa mengantisipasi terjadinya kebocoran anggaran pada PAD yang bisa merugikan pemerintah.

Pemko Medan harus membuat regulasi yang jelas terkait masalah parkir di Kota Medan. Mana kawasan parkir yang dikelola Dinas Perhubungan dan titik mana saja kawasan parkir yang pengelolaannya oleh Dinas Pendapatan Kota Medan.

"Persoalan parkir tak pernah selesai di Kota Medan ini, perlu ada regulasi yang jelas dan tegas. Kebijakan Pemko Medan memberlakukan stiker parkir apakah masih tetap berjalan? Kebijakan Pemko Medan memberlakukan pembayaran parkir secara online apakah masih berjalan? Pendapatan Pemko Medan dari uang 'receh' ini sesungguhnya sangat besar jika diakumulasi dalam satu tahun. Semoga Pemko Medan ke depan benar-benar dalam mengelola perparkiran demi untuk pendapatan asli daerah kota Medan," tandas Amrozi yang sehari-hari berprofesi sebagai pengacara.