Pemkot Tanjungbalai Terutang, Walikotapun 'Hilang'

MATATELINGA, Tanjungbalai :Sejak Polemik defisit anggaran yang dialami Pemerintah Kota Tanjungbalai semakin memanas, keberadaan Wali Kota Waris Tholib pun tak terlihat, orang nomor satu kota kerang itu seakan 'menghilang' saat pemerintahannya 'terutang'.

Pihak rekanan melalui DPRD mendesak pemerintah kota untuk segera melunasi utang proyek pihak ketiga yang mencapai 25 miliar. Selain itu, ribuan honorer, juga mengeluh kan keterlambatan pembayaran gaji bulan Desember 2024 yang belum mereka terima hingga saat ini.

Kondisi ini juga berdampak dengan belum terbayarnya Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kantor camat. Tidak hanya itu defisit anggaran juga menyebabkan berkurang nya insentif guru mengaji, penggali kubur, dan bilal mayit.

BACA JUGA:Assisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Asahan Buka Lomba Kuliner

Ketidak mampuan pemerintah kota dalam memenuhi kewajibannya ini menimbulkan tanda tanya besar terkait kepemimpinan Wali Kota Waris yang selama ini kerap mengklaim keberhasilan pembangunan di Tanjungbalai.

Kepala Bagian Protokoler Pemkot Tanjungbalai, Afrina, membantah bahwa Wali Kota bersembunyi. Menurutnya, Wali Kota sedang fokus melakukan koordinasi dengan OPD untuk mencari solusi terbaik "Pak Wali sedang berupaya keras mencari solusi" ujar Afrina, Kamis, (9/1/2025).

Afrina mengatakan bahwa kejadian Defisit anggaran sebelumnya tidak dilaporkan OPD terkait kepada Walikota. " Sebelumnya Walikota tidak dapat laporan, ini Walikota Sedang mengeketok ketok meja OPD, " kata Afrina.

[br]

Sebelumnya, pemerintah kota beralasan defisit anggaran terjadi akibat keterlambatan penyaluran sisa Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 27 miliar rupiah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sebagai tindak lanjut, DPRD bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjungbalai berencana melakukan koordinasi langsung dengan BPKAD Provinsi Sumut.

Ketua DPRD Tanjungbalai, H Tengku Eswin, Senin, (6/1) menyatakan bahwa upaya koordinasi ke Provinsi Sumut merupakan langkah terakhir. Disampaikannya kunjungan tersebut nantinya akan membahas tentang kurang bayar dana DBH.

"Jika nantinya bisa dibayarkan keseluruhan tahun ini, maka DPRD mendorong pemerintah kota untuk melakukan pinjaman ke bank," ujar nya.