Gubernur Kembali Lantik Pejabat Administrator dan Pengawas Pemprov Sumut, Yakinkan Loyalitas Diukur dari Kinerja, Bukan ABS

MATATELINGA, Medan - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi kembali melantik para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa (31/5/2022).

Sebanyak 27 pejabat administrator dan 3 pejabat pengawas diambil sumpah dan janjinya di hadapan Gubernur Sumut didampingi Pj Sekdaprov Afifi Lubis dan Kepala BKD Faisal Nasution.

Serta turut menyaksikan di antaranya Kadis BMBK Bambang Pardede, Kadis Perhubungan Alfi Syahriza, Kepala BPBD Abdul Haris Lubis, Kadis Kehutanan Herianto, Kabiro Administrasi Pimpinan Basarin Yunus Tanjung, serta Plt Kadis Tanaman Pangan dan Holtikultura Bahruddin Siregar.

Dalam pidato arahannya, Gubernur kembali menekankan pentingnya kemampuan diri untuk menjalankan tugas sesuai jabatan yang diduduki. Sebab selain mahir, seorang pejabat harus taat aturan dan memiliki loyalitas yang tinggi kepada semua tingkatan.

“Loyal dan bisa bekerja sama, baik ke atas, ke samping dan ke bawah. Loyalitas itu bukan ABS atau asal bapak senang. Tetapi diukur dengan kejujuran, kebenaran, keberanian, tulus dan ikhlas. Anda pasti tahu mana yang benar, mana yang salah,” ujar Gubernur.

[br]

Gubernur pun mengingatkan agar para pejabat menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, hingga nama baik organisasi Pemprov Sumut. Di antaranya dengan bekerja keras, memiliki integritas serta mampu bekerjasama dengan atasan, sesama dan bawahan, sesuai profesi masing-masing.

“Saya sangat berharap, berbuatlah yang terbaik, tak usah macam-macam. Dengan bekerja keras, jaga integritas,” sebut Gubernur.

Selain itu, menjawab pertanyaan wartawan, Gubernur juga menegaskan bahwa dalam pelantikan pejabat, tidak dilihat dari agama, suku atau etnis apa seorang ASN sehingga bisa menduduki jabatan tertentu. Tetapi bagaimana bisa bekerja dengan baik dan benar.

“Yakinkan itu, karena saya perlu orang yang bisa mengatasi masalah. Dan saya sampaikan ke BKD, meritokrasi harus dimaksimalkan. Agar pejabat yang dari bawah, siap dan mampu untuk menduduki jabatan di atasnya (regenerasi),” pungkasnya.