Didemo Pedagang, Gubsu dan Wali Kota Medan Janji Selesaikan Permasalahan Pasar

MATATELINGA, Medan: Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobby Nasution menemui aksi damai puluhan pedagang yang tergabung dalam perwakilan Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSINDO) Kota Medan di depan Balai Kota Medan, Senin (31/1).

Orang nomor satu di Pemko Medan itu berjanji akan menyelesaikan permasalahan pasar yang dirasakan oleh para pedagang, terutama terkait keberadaan premanisme. Dengan demikian para pedagang maupun masyarakat yang datang untuk melakukan transaksi jual beli merasa aman dan nyaman.

“Saya janji, permasalahan pasar, terutama ketertibannya akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Bobby Nasution ketika menerima perwakilan APPSINDO Kota Medan bersama Gubsu Edy Rahmayadi yang bertepatan tengah berkunjung ke Balai Kota.

Menantu Presiden Joko Widodo ini selanjutnya, mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk APPSINDO untuk sama-sama memberantas dan melawan tindak premanisme yang masih dijumpai di sejumlah pasar di Kota Medan.
“Dalam menangani permasalahan pasar, tentunya dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak, termasuk APPSINDO,” ungkapmya seraya menambahkan nanti bersama para pedagang akan turun langsung melihat dan meninjau ke pasar.

Sementara itu Gubsu Edy Rahmayadi menuturkan, kehadirannya ke Balai Kota untuk berdiskusi dengan Bobby Nasution terkait ketertiban pasar dan pedagang. “Persoalan ini lah yang akan kami bahas bersama Pak Wali. Karena, di waktu-waktu mendatang, kita akan kedatangan banyak tamu dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2023 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024, maka perlu adanya penertiban dan penataan,” terang Gubsu.

Untuk itu, imbuh Gubsu, sudah saatnya pasar-pasar terutama di Kota Medan terbebas dari premanisme. “Nanti, kita juga akan bahas bersama sampah-sampah yang dihasilkan dari pasar. Kita ingin Sumut, termasuk Kota Medan ini semakin tertata,” harapnya.



Salah seorang pedagang perwakilan APPSINDO dalam orasinya mengaku, para pedagang pasar tradisional merasa terdzolimi dengan keberadaan pedagang kaki lima (PK5) yang hingga saat ini tidak ditertibkan. Sementara, lanjutnya, para pedagang harus membayar retribusi ke pemerintah melalui PUD Pasar. “Kami tidak menyalahkan Pak Wali, tapi kami ingin dilindungi ? Artinya kan, ada elemen-elemen PUD Pasar yang abai dengan tugas dan amanah yang diberikan Pak Wali tersebut,” bilang pria tersebut.

Ditambahkan pria itu lagi, bagaimana pemerintah bisa mendapatkan PAD jika ada pedagang liar di luar pedagang pasar yang dikuasai preman.

“Kita sepakat melawan preman, tapi mereka terus yang menguasai. Kami mengapresiasi Pak Gubernur dan Pak Wali yang hari ini terus berupaya menjaga kekondusifan Kota Medan. Namun, kami mohon, dibantu lah kami dengan menertibkan pedagang-pedagang yang di luar tersebut,” terangnya. (mtc/ism)