Eksponen 66 Tak Setuju Gedung Nasional Jadi Pusat Grosir

Matatelinga - Medan, Adanya pihak yang mengajukan perubahan peruntukan Gedung nasional di Jalan Sutomo Medan, ke DPRD menuai pertanyaan publik. Pemohon atas nama H Alfredo untuk lokasi dengan luas 5.920 M2 itu, kini berada di meja DPRD Kota Medan.

"Secara prinsip, kita belum ada mmeberikan persetujuan," ujar Ketua Komisi D DPRD Medan Ahmad Arif SE, MM kepada wartawan, Kamis (3/7/2014). Gedung peninggalan sejarah seperti gedung nasional, tidak semudah mengalihkan fungsi bangunan yang lainnya. Apalagi perubahan peruntukannya digunakan untuk tempat pusat grosir.

Ahmad Arif mengatakan nya disela-sela rapat dengar pendapat (RPD) Komisi D DPRD Medan dengan pengurus eksponen 66, Yayasan Dana Gedung
Nasional di ruang Badan Musyawaran (Banmus) Lantai II Gedung DPRD Medan Jalan Kapten Maulana Lubis.

Pemerintah Kota Medan, berdasarkan bukti surat-surat yang ada telah mengajukan surat perubahan peruntukan di atas tanah seluas lebih kurang 5920 M2 di Jalan Sutomo tetapnya di areal gedung nasional, atas nama atas H. Alfredo. Persoalan benar tidaknya, Ahmad Arif mempersilahkan kepada warga yang ingin menggugat secara hukum dari PTUN.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, mengatakan, pihaknya tidak ada kewenangan untuk mempersoalkan legalitas surat-menyurat. "Jadi kalau pihak eksponen 66 atau pihak yasasan dana gedung nasional menganggap surat- surat kepemilikan gedung tersebut tidak sah, atau palsu silakan ajukan gugatan hukum," ujar Arif.

Ir Ahmad Parlindungan Batu Bara MSi anggota komisi yang lainnya mengatakan, gedung ini tidak boleh dihilangkan dari sejarah, namun keinginan itu tidak bisa serta merta diteriakkan begitu saja. Sebab, syarat pengajuan perubahan peruntukan telah dilengkapi sesuai prosedur.

Kembali ditegaskan Parlindungan, DPRD hanya bisa menyatakan sikap secara politis, berdasarkan data-data empiris yang ada. Berdasarkan konsep rencana detail tata ruang (RDTR) 2013-2033 tanah diatas gedung nasional yang ada di Kecamatan Medan Perjuangan tersebut milik pemerintah. Tetapi saat ini dikuasi Yayasan Dana Gedung Nasional.

Sedangkan CP Nainggolan mengatakan, Komisi D DPRD Medan sependapat dengan Eksponen 66, bahwa gedung nasional tersebut harus dijadikan sebagai peninggalan sejarah, namun pihaknya tidak bisa menampik untuk menyikapi masuknya surat atas nama H. Alfredo. "Kita tidak bisa menampik masuknya
surat permohonan perubahan peruntukan atas nama Alfredo, untuk itu Komisi D akan membicarakan persoalan ini lebih lanjut ke Pemko Medan".

Masukan lain, disampaikan Godfried Efendi Lubis yang mengusulkan kepada pihak yayasan Dana Gedung Nasional untuk mengelar rapat, apakah Alfredo yang mengatas namakan yayasan ini dibenarkan secara hukum atau tidak, sebab apapun ceritanya kasus ini ada konsekwensi hukumnya.

Sekretaris Eksoponen 66 Unggul Tambuan mengatakan, ada nilai sejarah yang terdapat diarel gedung nasional tersebut, sehingga pihaknya menolak jika gedung tersebut akan dibangun sebagai pusat grosir. "Mari sama-sama kita pertahankan gedung ini sebagai peninggalan sejarah di Kota Medan," sebutnya.
   
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Camat Medan Perjuangan Rahmad Harahap, Lurah Pandau Hilir Faisal Harahap, perwakilan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB), perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).


(Mt)