Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah showroom Ada Jadi Mobil yang berada di Jalan Gatot Subroto Medan. Penggeledahan masih sekaitan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Batubara OK Arya.
Berita Sumut
Bupati Batubara OK Arya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, pada Rabu (13/9/2017) kemarin. OK Arya juga merupakan Ketua DPD Partai Golkar. Menyikapi penangkapan OK Arya, pengurus Golkar Sumut mengaku masih memantau perkembangan penyidikan.
Berita Sumut
Warga masyarakat Batu bara mengapresiasi tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas hasil tindakan OTT yang dilakukan KPK terhadap Bupati Batubara OK.Arya Zulkarnain bersama sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab.Batubara. Bahkan meluapkan apresiasin
Berita Sumut
Sekda Kabupaten Batubara Sakti Alam Siregar mengaku tidak mengetahui persis kronologis penangkapan Bupati OK Arya oleh KPK pada Rabu (13/9/2017) kemarin. Namun Sakti Alam mengaku sempat berkomunikasi dengan OK Arya sebelum peristiwa OTT itu berlangsung.
Berita Sumut
Pasca diamankannya Bupati Batubara OK Arya dan 6 lainnya oleh KPK pada Rabu kemarin, tanggapan mengejutkan malah ditunjukkan masyarakat Batubara. Mereka memberikan apresiasi kepada KPK.
Berita Sumut
Bupati Batubara, OK AZ yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih kurang lima jam menjalani pemeriksaan di mako Poldasu, sebelum diboyong ke Jakarta
Berita Sumut
Usai menjalani pemeriksaan sementara awal di lantai 2 Mapolda Sumut, Bupati Batu Bara OK Arya Zulkarnain beserta 6 orang lainnya yang terjaring OTT KPK diterbangkan ke Jakarta, Rabu (13/9/2017).
Berita Sumut
Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (13/9/2017).
Berita Sumut
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo meminta maaf karena pernah mengancam akan menjerat seluruh anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK DPR RI dengan pasal menghalangi penyidikan kasus korupsi atau obstruction of justice.
Nasional
Pansus Hak Angket KPK DPR RI meminta pandangan sekaligus informasi mengenai penegakan hukum, khususnya bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pandangan dari tiga organisasi profesi ini kian memperkaya pandangan Pansus terhadap KPK yang diberi wewenan
Nasional