Oleh Yoseph Pencawan, Jurnalis
MATATELINGA : Pada Pemilu 2014, lima kali pelaksanaan debat capres/cawapres ditanggapi beragam pendapat oleh berbagai elemen bangsa. Bila ditarik garis besar, ragam pendapat tersebut utamanya dilihat dari dua sisi yang bertolak belakang. Satu sisi adalah mereka yang menilai debat sudah berkualitas dan di sisi lain, mereka yang menganggap debat berlangsung kurang greget, kaku, belum menyentuh substansi masalah atau alasan yang bersifat kurang paten lainnya.
Pada Pemilu 2019, debat juga akan dilaksanakan sebanyak lima kali dan satu di antaranya sudah digelar pada 17 Januari 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta. Meski rangkaian debat belum sampai ujung, tetapi ragam pendapat serupa juga sudah mencuat, mereka yang bilang sudah oke dan mereka yang menilai menjemukan. Saya yakin, kedua "kubu" ini akan tetap dengan pendapatnya sampai debat kelima yang direncanakan pada 13 April 2019, berakhir.
Bagi mereka yang berpendapat bahwa proses debat sudah berkualitas, sepertinya tidak perlu diusik lagi. Biarlah, mereka sudah puas. Saya ingin sedikit mengusik mereka yang masih menganggap debat capres/cawapres kurang greget. Saya berpikir, memang mau segreget, seseru, sehangat, atau sepanas apa debat yang harus ditampilkan? Kita jangan lupa juga bahwa debat capres/cawapres yang digelar KPU RI merupakan rangkaian tahapan formal dalam penyelenggaraan Pemilu dan undang-undang mengaturnya sampai menyentuh kepada aspek teknis.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat didefinisikan sebagai pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Pastinya, definisi itu pula yang digunakan oleh undang-undang serta KPU RI dalam pengaturan dan pelaksanaan debat capres/cawapres. Bila ada yang mendefinisikannya dengan kamus yang lain, entah kamus apa, tentu akan memiliki pola pikir dan ekspektasi yang berbeda saat menyaksikan debat capres/cawapres dalam Pemilu di Indonesia.
Debat capres/cawapres juga bukan hiburan yang bertujuan membuat penontonnya merasa gembira, sedih, marah atau bentuk emosional lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, debat capres/cawapres merupakan salah satu metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU RI. Adapun pengertian kampanye, menurut UU Pemilu, adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program dan/atau citra diri peserta pemilu.
Ada memang, sejumlah format debat capres/cawapres mirip dengan acara debat atau talkshow yang ditayangkan stasiun televisi. Namun, meskipun sama-sama ditayangkan televisi, tetapi keduanya mempunyai khittah yang berbeda, yang satu merupakan tayangan kampanye dan satu lagi adalah komoditas penyiaran televisi.
Dengan demikian, dari sisi entitas acara, debat capres/cawapres tidak bisa dibandingkan dengan debat atau talkshow televisi yang selalu berlangsung dengan suasana "hangat", bahkan "panas". Kenapa masalah perbandingan itu saya kemukakan? Siapa tahu saja, secara sadar atau tidak, banyak dari kita menempatkan acara debat atau talkshow televisi sebagai pijakan dalam menilai pelaksanaan debat capres/cawapres.
Atau, bisa jadi, ada juga yang membandingkannya dengan debat capres/cawapres di negara lain. Amerika Serikat misalnya. Bila demikian, maka pertanyaan saya, apakah aturan debat capres/cawapres di AS sama dengan di Indonesia. Dan jika aturan debat capres/cawapres di Indonesia meniru AS, apa urgensinya? Lahwong karakteristik, kebutuhan dan kondisi rakyat di Indonesia saja, berbeda dengan Amerika Serikat. Bukan kah debat capres/cawapres digelar untuk rakyat?
Yang lebih tidak nyambung lagi, bila mengukurnya dengan pelaksanaan debat calon ketua organisasi, calon kades, atau bahkan perlombaan debat. Secara definisi kata, atau prinsipnya, mungkin bisa mirip. Namun, tanpa bermaksud mengurangi arti penting dari kegiatan-kegiatan itu, bagaimana mungkin menyama-nyamakan debat capres/cawapres dengan event-event tersebut.
Bila ingin membandingkan, yang paling fair adalah membandingkannya dengan event yangsama persis, yakni debat capres/cawapres sebelum dan sebelumnya. Terserah, apakah soal formatnya, muatannya, atau skala kepanasannya. Yang penting, jangan salah membandingkan dengan debat lain yang tak 'apple to apple'.
Kita jangan lupa pula bahwa debat capres/cawapres merupakan ajang yang mempertemukan para negarawan sehingga tentu harus memperhatikan betul pernyataan-pernyataan yang dilontarkan dan sikap yang ditunjukkan. Bila tidak, kesalahan yang terjadi akan berdampak sangat besar, baik untuk pencalonannya, maupun stabilitas sosial.
Namun demikian, saya tidak bermaksud menyatakan diri setuju dengan mereka yang menganggap debat/cawapres sudah berlangsung maksimal karena memang masih ada kekurangan di sana-sini. Namun bagi saya, bukan masalah teknis, tetapi lebih pada kedalaman dari konsep-konsep kebijakan yang dilontarkan para kandidat.
Dengan begitu, bagi saya, kualitas debat capres/cawapres lebih ditentukan oleh para kandidat yang tampil. Bukan soal panasnya, serunya, atau dinamika 'sinetron' lain, tetapi bagaimana mereka menawarkan gagasan-gagasan kebijakan yang lebih konkrit dan mudah dipahami oleh rakyat.
Semoga hal ini dapat ditampilkan oleh para kandidat dalam debat segmen kedua pada 17 Februari 2019 yang mengetengahkan tema energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup dan infrastruktur. Kita ingin agar demokrasi Indonesia lebih berkualitas sehingga setiap prosesnya perlu diukur dari sisi kualitas, bukan keseruan atau kepanasannya.
Bila mau berlangsung seru dan panas, memang mau seseru dan sepanas apa?
(mtc)
