Hal ini termasuk ke dalam salah satu langkah menyelesaikan masalah menurut pandangan Islam. Mencari tahu penyebab utama konflik yang timbul dikenal juga dengan sebutan tabayyun. Dalam bahasa Indonesia, tabayyun memiliki arti klarifikasi. Tujuan dari langk
Oleh Barrack Donggut Simbolon SHMATATELINGA, Sejarah pemilu 1971 pernah terjadi, semisal marakknya bentuk pelanggaran dan kecurangan , dar salah satunya soal manipulasi penghitungan suara oleh petugas pemilu. Atas permasalahaan itu , perundangunda
faktor Sosialisasi. Faktor ini, sangat penting untuk meminalisir persentase golput.
Pelaksanaan pemilu di Indonesia dilakukan secara tetap yang dilaksanakan lima tahun sekali, hal ini dilakukan agar terciptanya kondisi yang harmonis serta sebagai bentuk implementasi proses demokratisasi di tengah masyarakat. Sistem demokrasi dewasa ini m
Karena itulah saya memantapkan diri untuk maju, demi membantu masyarakat Kota Medan. Insya Allah amanah dalam menjaga kepercayaan warga," sebut Amrizal yang juga sebagai Wakil Ketua PWI Sumut dan pengurus Asprov PSSI," cetusnya.
Anggota Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Muhammad Yusuf Tambunan meminta penegak hukum segera memeroses penyebab
Terhadapt PT RendiPermata Raya yang sudah beroperasi selama 14 tahun mengelola HGU di desa singkuang ternyata sampai saat ini tidak merelasikan kewajibannya untuk membangun kebun plasma bagi masyarakat petani dan kelompok tani di Desa Singkuang sesuai tun
MATATELINGA, Medan Kebijakan Pemkot untuk membenahi Kota Medan tentu patut diapresiasi dan didukung seluruh waga kota. Cuma, di tengah upaya itu sepertinya Pemkot Medan tidak mempunyai perencanaan dan sistem yang matang, kesiapan anggaran tidak did
Di inti kota, sedang dilakukan pekerjaan merevitalisasi (kata masyarakat awam &lsquomemporakporandakan&rsquo) Lapangan Merdeka. Dikerjakan sejak tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp 91 miliar, dan pada tahun 2023 proyek ini memakai anggaran sebesar Rp 3
MATATELINGA Terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melawan KPU RI dengan nomor perkara 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, telah menuai kontroversi, polemik dan kecurigaan baik kepada institusi perad
