Menanggapi KLB tersebut, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), maupun putranya yang juga Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), secara tegas menyatakan bahwa KLB di Deli Serdang ilegal dan abal-abal. Sebab, KLB tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan dalam AD/ART Partai Demokrat.
Kemenkumham sudah memastikan akan memproses hasil KLB yang menetapkan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Ketum baru Partai Demokrat. Kisruh Partai Demokrat bakal memasuki babak baru jika hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Medan, diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, jika pemerintah diwakili Kemenkumham ternyata mengesahkan KLB Deliserdang atau Moeldoko sebagai Ketum baru Partai Demokrat, maka dipastikan negara sedang sakit.
"Kalau negara sedang sakit, dilegalkan itu KLB Deli Serdang. Pertanyaannya negara sakit atau masih waras?" ungkap Pangi kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (7/3/2021).
Berkaca dari beberapa kasus dualisme partai sebelumnya, Pangi memprediksi Kemenkumham bakal tetap mengesahkan KLB di Deli Serdang. Sebab, kata Pangi, Kemenkumham kerap mengesahkan sejumlah KLB partai lain yang dianggapnya justru bodong atau abal-abal.
"Ya hampir tidak ada sih Kemenkumham tidak mengesahkan KLB selama ini. Tanda-tanda negara lagi sakit, sakit dalam penegakan hukum, korupsi, sakit dalam demokrasi, iklim demokrasi dirusak, partai-partai dihabisi," ungkap Pangi.
Situs ini menggunakan cookies. Untuk meningkatkan pengalaman Anda saat mengunjungi situs ini mohon Anda setujui penggunaan cookies pada situs ini.
