Selasa, 14 Juli 2026 WIB

Panwaslu Minta Awasi Rekapitulasi Suara Caleg

Admin - Jumat, 11 April 2014 20:15 WIB
Panwaslu Minta Awasi Rekapitulasi Suara Caleg
Matatelinga - Jakarta, Panitia Pengawas Pemilu minta awasi rekapitulasi suara caleg, yang pengawasannya dilakukan secara berjenjang, demikian Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Banten, Pramono Ubaid Tantowi mengatakan dalam Perspektif Indonesia "Riuh-rendah Pemilu 2014, Jumat (11/4/2014) bersama caleg DPD RI dari Dapil Jawa Barat, yang juga Ketua LSM Lodoya Karawang, Nace Permana di DPD RI Jakarta.
   
Menurut Pramono Ubaid, “proses rekapitulasi suara itu harus terus diawasi, karena dalam proses penghitungan itu rawan terjadinya jual-beli suara dengan berbagai modus. Baik dari KPPS, KPPK, KPUD Kabupaten, KPUD Provinsi, dan KPU Pusat. Karena itu, saksi dan pengawas pemilu harus punya salinan kertas plano C1 sebagai bukti penghitungan suara dari TPS setempat,”
   
Menyinggung masih terjadinya kekacauan Pemilu sekarang ini, hal itu akibat lemahnya menejemen logistik dari mulai pencetakan, penyortiran, penghitungan, pengepakan, dan pengiriman, sehingga banyak kertas surat suara yang tertukar antar kabupaten/kota dan sebagainya. “Tapi, itu masih kecil jika dibanding pemilu 2009, yang tertukar antar provinsi dan antar pulau.”
   
Selain itu akibat anggaran yang tidak bersifat multi years, yaitu pada Januari-Pebruari tidak ada dana yang dicairkan, padahal pada saat itu sangat dibutuhkan untuk proses pencetakan. “Dana turun pada Maret, di mana April sudah pemilu. Itu antara lain yang mengakibatkan masalah logistik, dan saya belum melihat ada unsur kesengajaan.”
   
Mengenai politik uang yang makin marak sekarang ini, juga akibat sistem politik proporsional terbuka suara terbanyak, karena sistem ini membuka ruang bagi partai atau caleg untuk membeli suara sebanyak-banyaknya. “Lain halnya dengan sistem proporsional tertutup, tidak ada gerakan money politics yang massif, sebesar sekarang ini.”
   
Rakyat yang miskin menjadikan demokrasi yang ada hanya sebagai legitimasi politik, akibat banyaknya money politics. “Parpol pun hanya bekerja lima tahun sekali menjelang Pemilu. Untuk itu, sistem kepartaian dan pemilih sendiri harus dibenahi, agar demokrasi ini menghasilkan pemimpin yang berkualitas, dan benar-benar merupakan representasi rakyat,” tutur Pramono Ubaid.

(Kocu/Mt-01)
SHARE:
 
Tags
BawaslubomHambalangkejatisukoropsikoruptor
 
Komentar
 
Berita Terbaru
 
Berita Populer
 
Opini