MATATELINGA, Jakarta: Politik adalah hal yang menyatu dalam darahnya. Sejak kecil, Megawati sudah kerap bersentuhan langsung dengan pahit dan manisnya dinamika politik. Wajar saja, ia merupakan puteri Presiden RI pertama, Soekarno.
[adx]
Saat berpidato di podium atau mimbar, Megawati tampak seperti ayahnya. Suaranya bisa memekik bagai singa dan bisa juga merendah. Intonasi suaranya seakan bisa menghentak audiens yang hadir dan membakar semangat massa banteng moncong putih.
Megawati Soekarnoputri lahir di Yogyakarta pada 23 Januari 1947. Ia merupakan perempuan pertama yang menduduki kursi Presiden RI. Pada 2001, MPR menggelar sidang istimewa yang mengantarkan dirinya dan Hamzah Haz menduduki tampuk kepemimpinan nasional.
Sejak muda, Megawati memang aktif dalam kegiatan sosial-politik. Hal itu terlihat ketika dirinya berkuliah di Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran dan aktif di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Seiring perjalanan waktu, Megawati menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sejak 1986.
Mengutip berbagai sumber, pemerintahan Orde Baru kala itu tidak puas PDI dipimpin oleh Megawati. Akhirnya dengan berbagai instrumen yang ada, kepemimpinan Megawati didongkel dalam Kongres PDI di Medan pada 1996, yang memilih Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI.
Karirnya di politik cukup melesat hingga dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya pada 1993, ia terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI. Namun perjalanan politik Megawati tidak sepenuhnya penuh 'taburan bunga.' Ia harus menghadapi getirnya persaingan di internal partai yang menyebabkan terjadinya pertikaian.
Dualisme kepemimpinan di PDI menyebabkan konflik berdarah. Megawati tetap memertahankan kuasanya sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Ia beserta para pendukungnya tetap memertahankan kantor DPP partai yang terletak di Jalan Diponegoro, Cikini, Jakarta Pusat.
[adx]
Namun, Soerjadi yang didukung pemerintah mengancam akan merebut paksa kantor DPP PDI tersebut. Walhasil ancaman itu menjadi nyata. Pada 27 Juli 1996, kelompok Soerjadi benar-benar merebut kantor DPP PDI dari simpatisan Megawati. Penyerangan dan konflik horizontal antar dua kubu tidak bisa dihindarkan.
Konflik politik yang meluas jadi kerusuhan massal ini dikenal dengan Peristiwa 27 Juli (Kudatuli). Banyak korban bergelimpangan dalam peristiwa tersebut dan menjadi sejarah kelam perjalanan demokrasi di tanah air. Singkat cerita, PDI terbelah dua, yakni pimpinan Megawati dan Soerjadi.
Perolehan suara PDI di bawah Soerjadi merosot tajam pada Pemilu 1997. Pasalnya sebagian massa pendukung PDI yang pro Megawati mengalihkan dukungannya ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Peristiwa ini kemudian melahirkan istilah "Mega Bintang." Dan, Mega kala itu memilih golput.
[adx]
Pada perjalanannya PDI pimpinan Megawati berubah nama menjadi PDI Perjuangan (PDIP). Saat kondisi sudah stabil di bawah kendalinya, PDIP berhasil meraup suara signifikan pada Pemilu 1999 atau era reformasi.
Para pendukungnya meminta Megawati menjadi Presiden, tetapi sidang istimewa MPR pada 1999 memenangkan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Setelahnya, tepatnya pada 2001, sidang istimewa mengangkat Megawati menjadi Presiden untuk menggantikan Gus Dur yang dicabut mandatnya.
Di bawah kepemimpinan Megawati konsolidasi demokrasi di Indonesia terus berjalan. Buktinya, pada 2004, Indonesia untuk pertama kalinya melaksanakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung. Aspek langsung ini mengindikasikan terbukanya kran demokratisasi yang lebih luas.
Namun sayang, pada Pemilu 2004, Megawati yang mencalonkan kembali sebagai Presiden berpasangan dengan Hasyim Muzadi berhasil dikalahkan oleh duet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla. Begitu juga pada 2009, Megawati yang kembali maju bersama Prabowo Subianto berhasil dikalahkan lagi oleh duet SBY-Boediono.
[adx]
Dalam kondisi itulah Megawati harus menelan pil pahit menjadi oposisi selama dua periode atau 10 tahun. Setelah itu, pada Pemilu 2014, Megawati berjasa dalam memenangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kemudian, pada Pemilu 2019 lalu, Megawati juga kembali mencalonkan Jokowi dan KH Ma'ruf Amin dan memenangkan kontestasi.
Kehidupan Keluarga
Seperti ditulis dalam Satyam Eva Jayate: Pada Akhirnya Kebenaranlah yang Akan Menang (2019: 76-78), Megawati menikah dengan Letnan II (penerbang) Surindro Supjarso pada 1968. Pernikahannya tidak berjalan lama karena suaminya pada awal 1971 terlibat kecelakaan pesawat di perairan Biak, Irian Jaya, dan dinyatakan hilang.
Megawati akhirnya resmi menjanda dengan dua orang anak, yakni Muhammad Rizky Pratama dan Muhammad Prananda Prabowo. Singkat cerita, pada 1973, Megawati menemukan tambatan hatinya yakni dengan Taufiq Kiemas.
Taufiq merupakan sahabat kakaknya Megawati. Keduanya akhirnya melangsungkan pernikahan dan dikaruniai keturunan anak perempuan bernama Puan Maharani.
Sebagai perempuan yang pernah menduduki kursi pemimpin nasional, Megawati tentu memiliki pengaruh politik yang sangat besar: baik untuk masyarakat maupun untuk koleganya yang pernah gawe bareng. Selain itu, Megawati juga diyakini memiliki warisan (legacy) politik yang ditinggalkannya.
Pengaruh politik dan legacy Megawati ini diceritakan oleh Yusril Ihza Mahendra, Mantan Menteri Kehakiman dan HAM pada Kabinet Gotong Royong.
Yusril dalam The Brave Lady: Megawati dalam Catatan Kabinet Gotong Royong (2019: 26-34) mengatakan terdapat hampir 200 produk perundang-undangan yang dihasilkan pada masa pemerintahan Megawati. Yusril mengaku mendapat tugas cukup besar ketika menjabat sebagai menteri, tetapi dirinya berhasil menyelesaikan tugas-tugas itu berkat Megawati.
Salah satu pekerjaan besar di bidang hukum pada masa itu ialah keluarnya perundang-undangan yang menata bidang pertahanan. Polri yang semula berada di bawah ABRI akhirnya dipisah berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002. Setelah beleid itu, lalu dikeluarkan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sedangkan TNI diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004.
[adx]
Selain itu, pada era Megawati juga dikeluarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU itu, lanjut Yusril, merupakan revisi atas UU Nomor 31 Tahun 1999.
"Sejak dikeluarkannya UU Nomor 30 Tahun 2002 itulah pemberantasan korupsi menjadi sangat keras seperti sekarang ini karena masuknya pasal-pasal baru yang belum diatur sebelumnya," kata Yusril dalam catatanya, sebagaimana dikutip dari The Brave Lady: Megawati dalam Catatan Kabinet Gotong Royong.
Sebagai amanat dari UU Nomor 30 Tahun 2002, maka dibentuklah badan khusus untuk menangani korupsi yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Semua proses dilakukan dengan cepat termasuk pembentukan panitia seleksi sehingga terbentuk struktur KPK yang dipimpin Taufiqurrahman Ruki," ungkap Yusril.
Megawati di Mata Kader PDIP
Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Yayan Sopyani Al Hadi mengatakan Megawati bukan sekadar ketua umum partai, melainkan juga seorang ibu yang mengetahui dan memahami anak-anaknya dengan baik. Dengan pemahaman yang baik itulah, Megawati memberikan tugas kepada anak-anaknya.
"Maka bagi setiap kader, penugasan partai yang selalu dalam ideologi Pancasila dan NKRI merupakan kewajiban yang harus dijalankan. Dan bagi kader, kehormatan Ibu Mega adalah kehormatan seorang ibu yang harus dijaga," kata Yayan saat dihubungi Okezone, beberapa waktu lalu.
Megawati, sambung Yayan, telah menebar banyak inspirasi bagi anak-anak ideologisnya. Misalnya saja, Megawati mengajarkan kader PDIP untuk berpegang teguh pada Pancasila 1 Juni 1945. Pada saat yang sama, Presiden RI kelima itu juga mengajarkan kader PDIP untuk selalu kokoh pada prinsip dan keyakinan sebagai sebuah kebenaran.
"Bu Mega juga berpesan agar kader-kader partai terus bersatu dengan denyut nadi rakyat, tertawa dan menangis bersama rakyat," pungkas dia.
Perempuan tak melulu berkutat pada urusan domestik. Mereka bisa memasuki jagat publik untuk memberikan kontribusi besar kepada bangsa dan negara. Sudah banyak 'bidadari' yang memberikan inspirasi bagi perjalanan bangsa ini, satu di antaranya Megawati Soekarnoputri.
