Banyak Pihak Ambil Keuntungan Dari Kisruh Freeport

Matatelinga.com, Polemik mengenai perpanjangan kontrak PT Freeport hingga berujung pada laporan rekaman yang berisikan nama sejumlah tokoh nasional terus bergulir. Perhatian publik pun tersita dan terkuras atas isu tersebut.

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Pangi Syawri Chaniago menilai, dampak dari kisruh yang terjadi saat ini, nantinya menguntungkan salah satu pihak.

Ibarat bola salju, kata dia, polemik ini bergulir liar hingga merembet ke berbagai hal yang mengusik stabilitas nasional, kinerja presiden, dan juga kinerja para menteri. Menurutnya, polemik tersebut merupakan konspirasi dalam rangka merebut kekuasaan kursi kepemimpinan DPR RI.

"Kan ini akal-akalan pihak tertentu yang ingin menjadi pimpinan DPR RI, tapi yang dikorbankan negara," kata Pangi

Ia menjelaskan, pada kisruh ini ada sejumlah aktor yang berperan. "Kan dalam ekonomi politik ada aktor ekonomi dan aktor elit (politik). aktor elit itu yang menguasai, itu yang mengatur, menentukan proses-proses politik dan menguasai kepentingan segelintir agenda. Kemudian aktor ekonomi yakni pengusaha, bagaimana izin diperpanjang, bagaimana dia melakukan lobi-lobi, bagaimana itu memguntungkan kepentingan dia," ucap Pangi.

Persekongkolan antara aktor ekonomi dan politik itu, lanjut dia, memiliki kepentingan yang sama. "Yang satu menginginkan izinnya diperpanjang, yang satu ingin memperoleh kekuasaan dari persekongkolan itu," ungkapnya.

Pangi mengeaskan, ia juga menyangsikan isi rekaman yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). "Jadi ini merupakan persekongkolan jahat oleh orang-orang yang mencari keuntungan. Jangan diteruskanlah polemik ini. Rekaman juga tidak tahu artinya gimana, siap yang menghembuskan siapa yang mencatut nama presiden, saham yang diminta juga enggak terbukti," tegas dia. Dilansir laman okezone.com

Maka dari itu, tambah dia, polemik yang saat ini terjadi hanyalah akal-akalan saja. Karena jika semuanya terbongkar, maka semestinya yang dihabisi bukanlah Ketua DPR, melainkan semua orang-orang yang terlibat, termasuk dari PT Freeport. "Jika perlu direkturnya itu," pungkasnya.



(Fit)