Komisi I DPR Akan Periksa Rekam Jejak Jenderal Gatot Nurmantyo

"Kami tidak ingin seperti pergantian Kapolri. Sebelum fit and proper test minta ke Komnas HAM apakah Pak Gatot misalnya pernah ada laporan ke Komnas HAM melakukan tindakan yang dianggap melanggar HAM," kata Syaifullah di Jakarta, Rabu (10/6/2015).

Selain rekam jejak, Komisi I DPR juga akan menanyakan laporan kekayaan Gatot kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agar bisa diketahui jika ada harta kekayaannya yang dianggap tidak wajar dan janggal.

Meski begitu, Syaifullah sendiri mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang dinilai begitu cepat dalam menentukan calon Panglima TNI. Mengingat sudah banyak terjadi gesekan baik di internal TNI atau ke sesama anggota lembaga penegak hukum lain.

"Maka saya menyambut baik langkah itu. Karena itu langkah yang tercepat karena kalau lama-lama dibiarkan akan menimbulkan gesekan di TNI sehingga tidak menimbulkan polemik di publik," pungkasnya. Demikian dikutip laman merdeka.com

 

(Fit)