Rabu, 11 November 2026 WIB

Babak Akhir Uji Materi Masa Jabatan Presiden, MK Gelar Sidang Putusan Hari Ini

Redaksi - Selasa, 28 Februari 2023 09:05 WIB
Babak Akhir Uji Materi Masa Jabatan Presiden, MK Gelar Sidang Putusan Hari Ini
Hand over
Ilustrasi
MATATELINGA, Jakarta : Terkait tentang masa jabatan presiden, Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang putusan uji materi hari ini, pada pukul 10.00 Wib. Dengan pemohon Herifuddin Daulay yang mengajukan uji materi.


Pemohon berpendapat bahwa pembatasan jabatan Presiden justru lebih besar mudharat ketimbang manfaatnya sehingga norma yang mengatur pembatasan jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya 2 (dua) kali masa jabatan harus dihapus.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Mahkamah mengabulkan permohonan untuk menyatakan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Baca Juga:Tidak Hanya Menyaksikan Pembukaan MTQ ke -56, Masyarakat Medan Juga Dapat Edukasi Bahaya Kebakaran di Stand Dinas P2K

Adapun uji materi Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

"Pemohon merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan telah diberlakukannya norma Pasal a quo tentang adanya pembatasan pribadi jabatan Presiden hanya boleh mendaftar dan atau terpilih untuk 2 (dua) kali masa jabatan," tulis humas MK, seperti dikutip dari Okezone, Selasa (28/02/2023).


Pemohon beranggapan bahwa orang yang kompeten untuk jabatan Presiden 2 periode hanya sedikit, sehingga pembatasan tersebut akan mengakibatkan pemimpin yang terpilih adalah orang yang tidak berkompeten.

Selanjutnya Pemohon menilai, terdapat kesalahan dalam teks Pasal 7 UUD 1945 tentang jabatan Presiden, baik kesalahan karena penulisan teks atau kesalahan dalam memahami teks.

[br]

Kesalahan secara implisit mengandung makna “bila” yaitu terkandung makna “Kondisional bersyarat”. "Kesalahan tersebut adalah karena teks tersebut mengambang dalam pengertiannya," ucapnya.

Dengan makna “kondisional bersyarat” tersebut maka diperlukan peraturan tambahan untuk menguatkan maksud dari norma dimaksud,


sehingga secara keseluruhan makna utuh dari Pasal 7 UUD 1945 adalah hanya diutamakan untuk ditetapkan 2 (dua) kali masa periode dan jika diinginkan, melalui pembiaran atau keputusan peradilan konstitusi yaitu oleh Mahkamah Konstitusi.

Adapun peraturan tambahan berupa Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i pada UU Pemilu menurut Pemohon menjadi pokok dasar dari adanya pembatasan pribadi jabatan calon Presiden dan atau Wakil Presiden untuk menjabat lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun berselang.
Editor
: Rizky
SHARE:
 
Tags
MatatelingaMKmahkamah konstitusiTerkinimasa jabatan presidensidang putusan uji materiuji materi
 
Komentar
 
Berita Terbaru
HUT MTC
 
Berita Populer
 
Opini