Pemerintah Tolak Kubu Moeldoko

MATATELINGA. Jakarta: Tolak kepengurusan PD hasil Kongres Luar Biasa (KLB). Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat (PD) Pimpinan Moeldoko, Saiful Huda Ems menyatakan pihaknya menghormati keputusan pemerintah.

Menurutnya, keputusan ini membuktikan bahwa tidak ada sama sekali intervensi pemerintah dalam persoalan internal Partai Demokrat. Ini juga membuktikan bahwa Moeldoko telah difitnah oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menuduh pemerintah berada di belakang Moeldoko.

Baca Juga:Panglima TNI : Kekuatan Udara Menjadi Penentu Kemenangan Dalam Perang Modern

"Marilah kita menggunakan cara politik yang cerdas, bersih dan santun, bukan cara-cara liar dan menebar kebohongan dan fitnah kepada masyarakat," imbuhnya Saiful, Kamis (1/4/2021).

Demikian juga adanya issue miring yang dikembangkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang menuduh Moeldoko mau mengkudeta beberapa partai politik lainnya, Saiful menegaskan, hal itu merupakan fitnah kejam yang sama sekali tidak benar dan telah dibantah langsung oleh pimpinan pimpinan partai bahwa tuduhan itu tidak benar.

Di sisi lain, pria yang akrab disapa SHE ini kembali mengatakan, bahwa sejak awal kesediaan Moeldoko memimpin partai berlambang bintang mercy didasari untuk membenahi proses demokrasi yang berkembang di internal partai.

"Kader kader senior Partai Demokrat mendatangi, meminta, dan meminang Bapak Moeldoko untuk membenahi Partai Demokrat yang telah bergeser menjadi partai yang tidak lagi demokratis, dari terbuka menjadi tertutup, dari kedaulatan rakyat (meritokrasi) menjadi kedaulatan tirani dan keluargais (Cikeastokrasi)," tuturnya.