Ingin Magang di Panti Jompo, Perempuan Turki Ditolak Karena Berjilbab

MATATELINGA, Jakarta: Seorang perempuan Muslim kelahiran Turki, Betul Baslik, ditolak magang di sebuah panti jompo di daerah Leopoldsburg, Provinsi Limburg, oleh otoritas Belgia karena memakai jilbab.

Mahasiswi master di Vrije University, Brussels, itu mengatakan proses wawancara sebelumnya berjalan lancar.

Tapi, untuk melangkah ke tahap selanjutnya, Baslik diminta untuk menghubungi pejabat daerah Leopoldsburg terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kerudung yang ia kenakan boleh dikenakan saat bekerja.

"Lalu pejabat Leopoldsburg mengatakan saya tidak akan direkrut jika saya memakai kerudung, tapi mungkin diterima jika saya melepaskannya," kata Baslik kepada kantor berita Anadolu, Minggu (12/8).

Baslik merupakan lulusan studi pendidikan dan pelayanan sosial. Selama mengemban studi di Vrije University, dia dianggap sebagai mahasiswa berprestasi.

Dia menegaskan dia telah melengkapi seluruh syarat pendidikan dan adminstratif lainnya yang dibutuhkan untuk melamar magang di panti jompo tersebut. Balsik menganggap seluruh persyaratan itu cukup baginya untuk bisa berkontribusi terhadap masyarakat lanjut usia di panti tersebut.

"Saya hanya ingin hak setara seperti warga lainnya di negara ini," kata Baslik. "Saya merasa mereka tidak memberikan hak yang sama seperti warga Belgia lainnya kepada saya. Jika negara Eropa berbicara tentang kebebasan, semua orang harus memiliki hak yang sama."

Penggunaan atribut Muslim seperti kedurung, cadar, burqa, hingga burkini terus menjadi perdebatan di sejumlah negara di Eropa semenjak sentimen Islamofobia meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Meski begitu, belum ada negara Eropa yang benar-benar melarang penggunaan kerudung.

Belgia sudah melarang cadar dan burqa sejak 2011 dan 60 wanita telah dituntut karena memakainya.

Pelarangan mengenakan burkini juga diterapkan di banyak kolam renang kota, tapi tidak ada pelarangan pengenaan burkini di pantai.

Norwegia dan Denmark resmi melarang wanita Muslim mengenakan cadar dan niqab (penutup wajah) di depan umum. Denmark bahkan telah mengenakan sanksi bagi warganya yang berkeras mengenakan cadar dan niqab di tempat publik.

Parlemen Norwegia pada Juni lalu juga telah mengesahkan beleid larangan pengunaan cadar yang menutup sebagian atau seluruh wajah di lembaga-lembaga pendidikan. Aturan ini berlaku bagi siswa dan guru, serta para staf di pusat-pusat penitipan anak dalam situasi mengajar.

Selain ketiga negara tersebut, sejumlah negara di Eropa lainnya seperti Austria, Ceko, Perancis, Jerman, Italia, Belanda, Spanyol, dan Swiss juga memperdebatkan penggunaan atribut Muslimah seperti cadar dan burqa di tempat publik.