Berperan Dalam Kekerasan Rohingya, Jenderal Myanmar Dipecat

MATATELINGA, Myanmar:  Militer Myanmar memecat Mayor Jenderal Maung Maung Soe, mantan Kepala Komando Barat di Rakhine yang dituduh terlibat dalam kekerasan terhadap Rohingya, Selasa (26/6).

Maung Soe dituding melakukan pelanggaran serius dalam krisis Rohingya, termasuk pembunuhan dan kekerasan seksual.

Walau ada dugaan tersebut, melalui Facebook, militer Myanmar hanya mengatakan pencopotan Maung Soe dilakukan karena kinerjanya yang buruk.

Dikutip AFP, pengumuman pemecatan ini keluar tak lama setelah Uni Eropa memasukkan Maung Soe dalam daftar tujuh nama pejabat militer Myanmar yang dilarang masuk Benua Biru.

Aset luar negeri milik para pejabat militer itu pun ikut dibekukan. Meski begitu, dalam keterangannya, militer tak menghubungkan pemecatan dengan sanksi tersebut.

Maung Soe pertama kali ditugaskan pada November lalu. Militer mengatakan pemecatan Maung Soe dilakukan demi "memeriksa tanggung jawab atas kelemahannya selama menangani stabilitas Rakhine."

Selain Uni Eropa, Amerika Serikat telah lebih dulu menjatuhkan sanksi kepada Maung Soe pada 2017 lalu. Kanada dan beberapa negara lain juga turut menjatuhkan sanksi serupa dengan Uni Eropa.

Dalam keterangan militer tersebut, selain Maung Soe, Letnan Jenderal Aung Kyaw Zaw, Komandan Biro Operasi Khusus, juga mengundurkan diri pada Mei lalu.

Namun, militer mengatakan pejabat yang juga masuk dalam daftar sanksi Uni Eropa itu turun jabatan karena alasan kesehatan dan "kinerja yang buruk."

Militer Myanmar terus menjadi sorotan dunia sejak krisis kemanusiaan di Rakhine kembali memburuk pada Agustus 2017 lalu.

Meski membantah, militer dituding telah mengusir, menyiksa, memperkosa, hingga membunuh etnis Rohingya dalam operasi pembersihandengan dalih memberangus teroris, Agustus lalu.

Hingga kini, sedikitnya 700 ribu pengungsi Rohingya masih mengungsi di perbatasan Bangladesh, menunggu kepastian Myanmar yang telah berjanji merepatriasi mereka kembali ke kampung halaman.

Hingga kini, pemerintah Myanmar yang dipimpin oleh Penasihat Negara Aung San Suu Kyi pun tetap menjadi sorotan dunia internasional karena dianggap gagal melindungi Rohingya, warga negaranya sendiri.