KSSK Cermati Pelemahan Resiko Nilai Tukar Rupiah Ke Pertumbuhan Ekonomi

MATATELINGA, Jakarta: Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus mencermati risiko pelemahan nilai tukar atau kurs rupiah yang sempat menyentuh kisaran Rp13.900 per dolar Amerika Serikat (AS) beberapa waktu terakhir terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Risiko yang harus dicermati adalah perkembangan nilai tukar rupiah ke stabilitas keuangan dan momentum perekonomian yang sedang berjalan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku bagian dari KSSK di Kompleks Gedung BI, Senin (30/4).

Selain itu, KSSK juga terus mencermati risiko-risiko lain dari eksternal, seperti rencana kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS, The Federal Reserve, yang kemungkinan akan diikuti oleh bank-bank sentral negara maju.

"Kami juga cermati risiko perang dagang antara AS dengan China dan kondisi geopolitik, itu adalah faktor risiko yang berasal dari eksternal," tambahnya.

Untuk itu, Sri Mulyani memastikan bahwa seluruh anggota KSSK, mulai dari pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan terus berkoordinasi untuk mengoptimalkan bauran kebijakan.

Hal ini dilakukan agar ketahanan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Sementara untuk kondisi ekonomi Tanah Air saat ini, KSSK mengklaim bahwa kondisi perekonomian tetap kuat. Hal ini tercermin dari inflasi yang tetap berada di rentang 3,5 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Lalu, defisit anggaran dan keseimbangan primer yang lebih baik dibandingkan kuartal I 2017.

Defisit neraca transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) juga terpantau stabil di bawah tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kemudian, indikator konsumsi rumah tangga dan ekspor yang tetap terjaga.

Posisi cadangan devisa (cadev) juga tercatat mumpuni, yakni sebesar US$126 miliar per Maret lalu dan cukup untuk membiayai 7,9 bulan impor serta 7,7 bulan impor beserta pembiayaan utang luar negeri pemerintah.

"Angka ini masih di atas benchmark internasional di atas tiga bulan impor," terangnya.

Selanjutnya, dari sisi perbankan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan bahwa kondisi perbankan dalam negeri tengah berada pada posisi yang relatif baik.

Hal ini tercermin dari dari rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) sebesar 22,67 persen hingga Maret 2018. Pertumbuhan kredit juga meningkat dari kisaran 8,22 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Februari 2018 menjadi 8,54 persen (yoy) menjadi Maret 2018.

Bersamaan dengan penyaluran kredit yang meningkat, kualitas kredit juga membaik. Tercatat, rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) berada di angka 2,75 persen pada Maret 2018 dari sebelumnya 2,88 persen pada Februari 2018. Kendati begitu, Dana Pihak Ketiga (DPK) justru menurun dari 8,44 persen pada Februari 2018 menjadi 7,66 persen pada Maret 2018.

"Ini juga fluktuatif. Biasanya DPK trennya meningkat, tapi ini ada penurunan karena investor melakukan re-balancing," katanya pada kesempatan yang sama.

Sementara dari sisi perusahaan asuransi dan pembiayaan (multifinance) juga relatif baik. Meski dari sisi pasar modal sempat mengalami tekanan pada beberapa waktu seiring dengan rupiah yang anjlok beberapa waktu lalu.

"Pasar modal tertekan dari pasar global. Pemilik saham nonresiden meningkat meski secara berangsur ada beberapa saham yang nilainya menurun karena beberapa investor sudah mulai mengambil aksi ambil untung," terangnya.

Sementara, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W Martowardojo mengatakan bahwa dengan kondisi saat ini, BI menyiapkan empat langkah untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi dan kestabilan sistem keuangan.

BI mengklaim senantiasa ada di pasar untuk memastikan bahwa likuiditas rupiah dan valuta asing tetap memadai, memantau terus perkembangan ekonomi global dan dampaknya ke ekonomi domestik, dan memperkuat garis pertahanan dengan institusi dan negara lain.

"Terakhir, apabila nilai tukar rupiah mengganggu stabilitas ekonomi, BI tidak menutup ruang untuk penyesuaian suku bunga acuan BI (7 Days Reverse Repo Rate/7DRRR)," pungkas Agus. (agi)