Tambah Libur Lebaran, Pemerintah Hitung Dampak Ekonomi

MATATELINGA, Jakarta: Pemerintah masih galau menentukan nasib penambahan tiga hari cuti bersama atau libur Lebaran 2018. Kini, pemerintah tengah menghitung kembali dampak ekonomi yang sekiranya ditimbulkan dari kebijakan tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur mengatakan, perhitungan dampak ekonomi tersebut dilakukan lantaran pemerintah mendengar banyak masukan dari kalangan industri dan pengusaha, baik dari sisi eksportir hingga importir.

Masukan itu, sambung Asman, terkait keputusan penambahan cuti bersama sebanyak tiga hari yang sebelumnya telah ditetapkan dan dituangkan ke Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PAN-RB Nomor 223, Nomor 46, dan Nomor 13 Tahun 2018 pada 18 April 2018.

"Kami kan sudah bersama-sama dengan tiga menteri (menetapkan keputusan penambahan), tapi tadi kami menghitung lagi dampak ekonominya, itu saja, tapi belum ada perubahan. Tapi kan banyak masukan-masukan, masukan-masukan itu harus ditanggapi," ujar Asman usai rapat di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Senin (30/4).

Sayangnya, seberapa besar perhitungan dampak ekonomi yang mungkin ditimbulkan masih enggan dibagi oleh Asman. Selain itu, Asman menyebutkan, belum ada keputusan baru dari pemerintah, apakah akan merubah kembali SKB yang telah diterbitkan atau tetap konsisten menjalankan keputusan yang telah dibuat beberapa hari lalu.

Ia bilang, pemerintah masih perlu membahas keputusan tersebut dalam rapat lanjutan bersama Kementerian/Lembaga (K/L) terkait di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang PMK Puan Maharani.

"Belum ada keputusan, jadi tadi hanya diskusi tentang dampak ekonomi dengan penambahan cuti bersama tiga hari. Nanti akan ada rapat koordinasi lagi, tapi belum ditetapkan tanggalnya," katanya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa pemerintah memang masih perlu waktu untuk mematangkan keputusan penambahan cuti bersama Lebaran 2018. Namun, dari pandangan pribadi, sebenarnya Budi Karya tetap ingin penambahan cuti bersama itu dijalankan.

"Kalau Kementerian Perhubungan memang melihat kalau ada libur di awal itu akan memperbaiki atau lebih gampang mengatur arus lalu lintas pulang mudik," tutur Budi Karya.

Menurut dia, pemerintah perlu mempertimbangkan pentingnya konsistensi dari kebijakan yang sudah dikeluarkan. Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan masyarakat yang sudah terlanjur membeli tiket transportasi mengikuti aturan libur Lebaran yang baru.

"Makanya kalau saya maunya konsisten," imbuhnya.

Namun demikian, Budi Karya bilang, dirinya tetap menunggu keputusan dari rapat koordinasi dengan para menteri agar keputusan dapat difinalisasi sesegera mungkin sebelum memasuki masa Ramadan.

Hanya saja, dari sisi sektor kelogistikan yang berhubungan langsung dengan kementeriannya, Budi Karya mengklaim tak ada suara-suara keberatan dari kalangan pengusaha dan asosiasi kelogistikan.

"Kalau kelogistikan sudah saya koordinasikan, karena walaupun itu libur, (aktivitas Pelabuhan Tanjung) Priok tetap jalan. Logistik tidak masalah, kami tetap kerja. Tidak ada masalah (dari pengusaha dan asosiasi)," pungkasnya. (agi)