Matatelinga.com
Bupati Samosir, Vandiko menyaksikan penandatangan Surat Keputusan Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 oleh Wakil Ketua Dewan Nasib Sim
MATATELINGA , Samosir : Bupati Samosir, Vandiko Gultom menilai bahwa Pembentukan Peraturan Daerah atau disingkat Propemperda tahun 2023 ini merupakan untuk efektifitas pelaksanaan pemerintahan, percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Samosir.
Itu disampaikan, Vandiko dalam rapat paripurna pembahasan untuk penetapan Propemperda Kabupaten Samosir tahun 2023, di gedung DPRD Kabupaten Samosir, Selasa (24/1).
Rapat yang dipimpin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Nasib Simbolon, dan Pantas Marroha Sinaga, dihadiri Pj Sekretaris Daerah Samosir, Waston Simbolon, asisten, dan OPD dan Camat.
Lebih lanjut, Vandiko menyampaikan, bahwa Propemperda ini juga merupakan komitmen bersama untuk membangun dan membentuk infrastruktur hukum penyelenggara pemerintah dan pembangunan.
Dengan melalui pembahasan dan penetapan ini, lanjut dia, regulasi daerah dalam bentuk peraturan daerah untuk efektifitas pelaksanaan pemerintahan, percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Samosir.
Selain itu, kata dia, pembentukan peraturan daerah memiliki tujuan dan konstruksi hukum yang saling berkaitan satu sama lain dimana untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan serta sebagai pedoman pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
Dan menumbuh, untuk mengembangkan budaya kesadaran hukum dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Samosir.
" Kami berkeyakinan dengan kerjasama yang baik dan saling pengertian yang telah terjalin selama ini antara eksekutif, Legislatif. Propemperda tahun 2023, akan dapat diselesaikan dengan baik dalam masa sidang yang ditetapkan selama Tahun 2023 untuk kamajuan dan kesejahteraan masyarakat Samosir," harap Vandiko.
Perlu diketahui, adapun pembahasan penetapan Propemperda ini, diantaranya ranperda tentang pajak dan retribusi daerah, ranperda tentang penggunaan tenaga kerja asing, ranperda tentang perlindungan anak, dan ranperda tentang rencana induk pengembangan pertanian.
Dari ranperda itu, ada delapan sub bagian yang akan dibahas. Diantaranya, empat bagian Propemperda tahun 2022 yang sebelumnya belum selesai dibahas dan disahkan pada rapat Paripurna untuk dijadikan Peraturan Daerah dan akan dilanjutkan pembahasannya pada Tahun 2023.
Antara lain, ranperda tentang bangunan gedung, ranperda tentang pengelolaan sampah, ranperda tentang BUMD aneka usaha. Dan, ranperda tentang sistem managemen pendidikan.(dedy)
Situs ini menggunakan cookies. Untuk meningkatkan pengalaman Anda saat mengunjungi situs ini mohon Anda setujui penggunaan cookies pada situs ini.
Oke, Setuju
