Matatelinga - Medan, Pelaksana Tugas Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi menerima kunjungan kerja anggota Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Sumatera Utara dari Komite II, Parlindungan Purba SH MM di Balai Kota Medan, Jumat (14/3). Kunjungan kerja itu dilakukan dalam rangka mendukung kerja Pemko Medan guna mendukung pelayanan publik. Diantara pelayanan publik yang paling mendapat sorotan dan secepatnya harus diselesaikan yakni menyangkut infrastruktur jalan dan krisis kelistrikan.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Parlindungan membawa Kepala Balai Jalan Sumut Basuni, Iswahyudi mewakili Kadis Bina Marga Sumut, Abdul Haris Nasution selaku Manager PLN Area Medan. Mereka ingin menyerap apa yang selama ini menjadi keluhan warga di Kota Medan terkait masalah infrastruktur jalan, jembatan, sungai serta ketenagalistrikan. Selanjutnya semua keluhan itu disampaikan kepada pemerintah pusat guna ditindaklanjuti.
Di dampingi Sekda Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis, Eldin mengungkapkan total panjang infrastruktur jalan di Kota Medan saat ini ledbih kurang 3.435,05 Km2. Perinciannya lebih kurang 115,53 Km2 dalam kondisi baik yang merupakan jalan negara. Selanjutnya, lebih kurang 40,20 Km2 merupakan jalan provinsi dengan rincian lebih kurang 29,90 Km2 kondisi baik, lebih kurang 10,30 Km2 kondisi sedang.
“Kemudian lebih kurang 3.279,05 Km2 merupakan jalan kota dengan rincian lebih kurang 2.863,38 Km2 salam kondisi baik, lebih kurang 80,50 Km2 dengan kondisi sedang, lebih kurang 240,72 Km2 kondisi rusak serta lebih kurang 94,90 Km2 dengan kondisi rusak berat,” kata Eldin.
Selanjutnya terkait dengan masalah sungai, Eldin memaparkan sejumlah sungai yang melintasi Kota Medan seperti Sungai Belawan, Sungai Badera, Sungai Deli, Sungai Babura, Sungai Sei Sikambing, Sungai Putih, Sungai Percut dan Sungai Batang Kuis mengalami penurunan kapasita s akibat terjadinya penyempitan dan pendangkalan sehingga membutuhkan normalisasi.
Sedangkan menyangkut masalah jembatan, Eldin mengungkapkan lebih kurang 151 jembatan dengan konstruksi yang digunakan adalah aspal dan kondisi jembatan pada umumnya relatif baik. Meski demikian ada beberapa jembatan memerlukan perbaikan dan pelebaran guna mendukung kelancaran arus lalu-lintas.
Mengenai kondisi kelistrikan di Kota Medan, Eldin menjelaskan jumlah pelanggan saat ini lebih kurang 1.454.414 pelanggan dengan kebutuhan lebih kurang 1.480.954 KVA. Kondisi ini jelas menunjukkan energi listrik yang dibutuhkan kurang. Ditambah lagi dengan berkembangnya industri jasa dan perdagangan. Indikasinya sering terjadinya pedamanan listrik bergilir.
“Untuk itu melalui pertemuan hari ini, kami berharap apa yang menjadi keluhan dan kekurangan selama ini dapat diserap dan disampaikan kepada pemerintah pusat guna memberikan hasil signifikan terhadap kelangsungan pembangunan berkelanjutan serta mengurangi hambatan-hambatan dalam proses pembangunan di Kota Medan,” harap Eldin.
Sementara itu Kadis Tata Ruang dan Tata Kota (TRTB) Kota Medan Ir Syampurno Pohan dalam pertemuan tersebut, berharap agar Parlindungan dapat membawa masalah pembangunan Jalan Asrama (TR 19) kepada pemerintah pusat agar segera diselesaikan. Soalnya pembebasan tanah sudah dilakukan namun proses pembangunan sampai saat ini tak kunjung selesai dilakukan.
“Begitu juga dengan masalah jembatan di pintu masuk antara Kota Medan dengan Deli Serdang di Medan Amplas. Pemko Medan sudah selesai mengganti rugi lahan milik masyarakat dan besi pelebaran jembatan juga sudah dipasang. Berhubung pihak Pemkab Deliserdang tak kunjung melakukan ganti rugi terhadap lahan warga, pelebaran jembatan tak dapat dilakukan sampai saat ini. Kami berharap persoalan ini segera dituntaskan,” ungkapnya.
Sementara itu Drs Afifuddin Lubis dan Ir Budi Sinulingga selaku Dewan Kota, menyoroti masalah krisis listrik yang terjadi selama ini. Jika ini tak segera diatasi, dikhawatirkan akan memicu terjadinya masalah sosial. Selain itu akan memaatikan dunia usaha, terutama para pelaku UMKM dan Koperasi yang ada di Kota Medan akibat kurangnya pasokan energi listrik. Keduanya mengusulkan agar produksi PT Inalum dikurangi guna menopang kekurangan energy listrik. Di samping itu pembangunan pembangkit listrik di Pangkalan Susu dipercepat penyelesaiannya.
Anggota DPD RI dari Komite II Parlindungan Purba SH MM menjelaskan, kunjungan kerja ini dilakukan guna mendukung kerja Pemko Medan dalam memajukan pelayanan publik. Yang paling menarik dibahas dalam kunjungan kerja terkait masalah infrastruktur jalan baik menyangkut jalan nasional, jalan provinsi dan krisis kelistrikan.
“Dari masukan yang saya terima tadi, terutama menyangkut masalah krisis kelistrikan, saya akan minta kepada PT Inalum 300 megawatt guna membantu menangani masalah kelistrikan di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Selain itu kami akan mengirim surat kepada Bapak Presiden, apalagi beliau akan datang tanggal 27 Maret ini sehingga ada oleh-oleh beliau datang ke Medan guna mengurangi masalah krisis kelistrikan. Sebab, Inalum itu kan sudah menjadi BUMN dan dalam kondisi darurat seperti saat ini masalah kelistrikan harus segera diatasi. Kalau ini tidak diatasi akan memicu timbulnya masalah sosial sehingga akan merusak ketertiban umum,” ujar Parlindungan.
Atas dasar itulah Parlindungan sangat berharap pengertian yang mendalam dari Menteri BUMN dan instansi terkait, khususnya Inalum. Apalagi Gubsu dinilainya sangat concern dengan masalah ini. Ditambah lagi dalam kunjungan kerja yang dihadiri Plt Walikota Medan, Sekda, Dewan Kota, pimpinan SKPD serta seluruh camat juga berharap agar krisis kelistrikan yang terjadi saat ini segera diatasi. “Jadi semua persoalan dan masalah yang disampaikan dalam pertemuan ini akan kami serap dan selanjutnya kami sampaikan kepada pemerintah pusat agar segera ditindaklanjuti,” paparnya.
(Hendra/Adm)
