Jumat, 13 November 2026 WIB

Warga Sari Rejo Desak Pemerintah Keluarkan Sertifikat Tanah

- Senin, 14 Januari 2019 13:14 WIB
Warga Sari Rejo Desak Pemerintah Keluarkan Sertifikat Tanah
Mtc/ist
Seribuan orang warga Sari Rejo, Kelurahan Polonia mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan sertifikat tanah mereka. Desakan ini mereka sampaikan saat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasiona
MATATELINGA, Medan:  Seribuan orang warga Sari Rejo, Kelurahan Polonia mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan sertifikat tanah mereka. Desakan ini mereka sampaikan saat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Provinsi Sumatera Utara di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Senin (14/1/2019).


Ketua Formas (Forum Masyarakat Sari Rejo) Pahala Napitupulu mengatakan aksi yang dilakukan hari ini adalah menindaklanjuti jawaban  dari RDP di DPR RI dan jawaban yang diterima dari BPN tentang penerbitan  sertifikasi di Sari Rejo. Sesuai turunan dari putusan nomor 229 perdata 1991 dan 1895 oleh Mahkamah Agung (MA).

Kekesalan warga memuncak, tak kala di depan mata mereka terjadi pembagian 7 juta surat dan di Kota Medan di bagi-bagi surat sertifikat. Warga Sari Rajo hanya bisa jadi penonton.

"Kami menganggap pemerintah tidak konsisten mempertimbangkan keberadaan kami. Seolah kami hanya jadi mainan konsumsi politik dari para politisi dan pejabat-pejabat," kata Pahala di depana Kantor BPN Sumut, Senin (14/1/2019).

Pahala menambahkan bahwa di sekitar Sari Rejo berdiri rumah-rumah dan di bagi-bagikan sertifikasi kepada developer-developer, orang-orang kaya dengan menggunakan cara-cara lobi.


"Sertifikat itu selesai, tanpa ada penghalang-halangan dari TNI AU," katanya.

Masih kata Pahala, kalau TNI berkeberatan dengan putusan MA, jangan warga yang di takut-takuti dan di teror. 

Pahala meminta kepada Garnisun (satuan tetap dibawah Mabes TNI yang merupakan organisasi militer yang bertugas pokok menegakkan hukum, disiplin dan tata tertib prajurit TNI dan PNS TNI) untuk segera bertindak cepat.

"Kami minta Garnisun untuk menindak, pihak-pihak yang hari ini senantiasa menakut-nakuti warga. Kami tidak mau, kalau perlakuan terus seperti ini,'sebutnya.


Terkait plank jalan, sambung Pahala ini anggaran siapa yang setujui. Kalau terkait pencetakan dan pemasangan plank jalan itu tentu terkait persetujuan DPR, permintaan dan permohonan dari Pemko.

"Berarti ada sindikasi kami menduga antara pemerintah yaitu TNI, legislatif dan Pemko untuk mengkaburkan putusan MA di Sari Rejo. Karena Sari Rejo bukan Ksatrian TNI AU, tapi Sari Rejo adalah permukiman masyarakat
Ini yang penting di pikiran pemerintah," tegas Pahala.(mtc)
Editor
:
SHARE:
 
Tags
blibliDemo Tanah Sari RejoMatatelingaOLXSumutTerkiniTravelokakantor BPNwarga sari rejo
 
Komentar
 
Berita Terbaru
HUT MTC
 
Berita Populer
 
Opini