Kamis, 12 November 2026 WIB

Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Wanita Tinggi, HAPSARI Dorong Pengesahan RUU PKS

- Senin, 24 Desember 2018 14:40 WIB
Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Wanita Tinggi, HAPSARI Dorong Pengesahan RUU PKS
Mtc/fae
Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI) mencatat hingga akhir tahun 2018, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat. Sampai akhir tahun ini, HAPSARI menangani sebanyak 133 kasus kekerasan yang terjadi di Deliserdang dan Serdang
MATATELINGA, Medan:  Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI)  mencatat hingga akhir tahun 2018, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat.  Sampai akhir tahun ini, HAPSARI menangani sebanyak 133 kasus kekerasan yang terjadi di Deliserdang dan Serdang Bedagai.


"Dari total kasus tersebut, sebanyak 90,2 persen atau 120 orang merupakan korban KDRT berupa kekerasan fisik dan psikis,"sebut Ketua Dewan Pengurus HAPSARI, Leli Zailani dalam kegiatan Catatan Akhir Tahun, Senin (24/12/2018).

Leli menjelaskan dibanding pada tahun 2017, tren kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani HAPSARI lebih banyak berupa penelantaran rumah tangga, kekerasan psikis dan kekerasan fisik.

"Sedangkan kekerasan seksual lebih banyak terjadi pada anak-anak yang belum sekolah, masih SD, SMP dan pelakunya orang terdekat. Sedangkan bentuk kekerasannya berupa perkosaan," urai Leli.

Leli menjelaskan korban mengalami dampak psikis, trauma yang sangat berat. Bahkan korban tak jarang mengalami berbagai tekanan.


"Sedangkan pelaku, tidak pernah terlihat mereka merasa apa yang dilakukannya salah atau tidak pantas. Tak jarang pelaku merasa hebat terlebih jika pelaku mempunyai kedudukan atau mapan secara ekonomi," turut Leli.

Atas dasar itu lanjut Leli, pihaknya menilai Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual sangat dibutuhkan baik oleh korban maupun keluarga korban.  Agar hak-hak korban dilindungi dan pelaku dihukum berat serta memberikan efek jera bagi pelaku.

''Oleh karena itu melalui Catatan Akhir Tahun ini, HAPSARI mendesak DPR RI harus segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Karena siapapun dapat menjadi korban dan siapapun dapat menjadi pelaku," tukas Leli. (mtc/fae)
Editor
:
SHARE:
 
Tags
 
Komentar
 
Berita Terbaru