MATATELINGA, Asahan: Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Polres Asahan di RSUD HAMS, Kisaran beberapa waktu lalu dipersoalkan.
Praktisi hukum Leo L Napitupulu ,SH,M.Hum kepada Matateliga.com, Selasa (21/11/2017) sekira pukul 15.30 wib di ruang kerjanya mengatakan pengertian tertangkap tangan (Heterdaad) merupakan perbuatan kejahatan pada waktu perbuatan sedang dilakukan atau tidak lama sesudah itu diketahui orang, hal tersebut tertuang dalam pasal 1 butir 19 KUH Acara Pidana .
"Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak kejahatan, dan atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana tersebut dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau sesaat kemudian padanya di temukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana sebagai mana dimaksud,"ujarnya.
Leo L Napitupulu,SHM.Hum juga mengatakan jadi jelas pengertian tertangkap tangan (Heterdaad) merupakan suatu tindak kejahatan sebagai mana termaktub dalam pasal 1 butir 19 dari KUH Acara Pidana tersebut tidak terjadi di lingkup kerja RSUD HAMS Kisaran seperti yang dilangsir beberapa media , namun apa yang telah terjadi di lingkup kerja RSUD HAMS Kisaran pada Kamis 09 Nopember 2017 merupakan perbuatan yang diduga telah dilanggar adalah Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Asahan nomor 12 tahun 2011 tentang Restribusi jasa umum yang kemudian diubah dengan Perda nomor 14 tahun 2014, dimana pada Perda perubahan terdapat perbedaan harga jasa layanan umum (test narkoba) yang semula sebesar Rp.250 ribu berubah menjadi Rp.150 ribu.
Petugas loket pendaftaran apakah dapat dijadikan sebagai tersangka yang telah mengutip pembayaran jasa layanan umum (tes narkoba) sebesar Rp.250 ribu berdasarkan Perda nomor 12 tahun 2011 , sementara biaya jasa layanan umum (tes narkoba) telah berubah menjadi Rp.150 ribu berdasarkan Perda nomor 14 tahun 2014, Leo L Napitupulu menjelaskan anarsir perbuatan tindak pidana korupsi adalah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,dengan demikian kejadian yang terjadi di lingkup kerja RSUD HAMS yang di temukan oleh pihak aparat penegak hukum Polres Asahan bukan bersumber dari keuangan negara, melainkan biaya pendaftaran masyarakat atas jasa layanan umum (tes narkoba) , dengan demikian terhadap petugas loket pendaftaran atau staf maupun direktur RSUD HAMS Kisaran belum dapat dipersangkakan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagai mana yang di gaungkan oleh pemberitaan tersebut.
Demikian juga halnya dengan anarsir pungutuan liar (Pungli) adalah "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa sesorang dengan sewenang wenang memakai kekuatannya, supaya memberikan sesuatu , melakukan sesuatu pembayaran, memotong sebagaian dalam melakukan pembayaran , dimana unsur dari klasifikasi pelanggaran ini adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, namun pada kenyataannya yang terjadi di RSUD HAMS Kisaran kelebihan kutipan pembayaran jasa layanan umum (tes narkoba) dimaksud semuanya disetorkan kepada bendahara penerima RSUD HAMS sebagai pemasukan atau income Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), bukan untuk kepentingan diri sendiri atupun orang lain.
"Berdasarkan informasi tersebut kami berkesimpulan bahwa yang terjadi di lingkup kerja RSUD HAMS Kisaran tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran pidana, kejadian ini semata mata merupakan hanyalah kesalahan dibidang administratif, dan itu pembinaannya nanti ada pada pihak inspektorat,"pungkasnya. (mtc/ben)