Kamis, 12 November 2026 WIB

Sebulan Dilantik, Gatot dan T Erry Jarang Komunikasi

Admin - Senin, 19 September 2016 20:05 WIB
Sebulan Dilantik, Gatot dan T Erry Jarang Komunikasi
google
Matatelinga.com,   Ketika sebulan dilantik menjadi Wakil Gubernur Sumut, T Erry Nuradi sangat jarang berkomunikasi dengan Gubernur Sumut saat itu, Gatot Pujo Nugroho. Hal itu dikatakan Erry yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Sumut saat menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi penyaluran dana hibah dan bansos Tahun Anggaran (TA) 2012-2013 dengan terdakwa Gatot Pujo Nugroho di Ruang Cakra I Pengadilan Tipikor Medan, Senin (19/9/2016).

Dalam kesaksiannya, Erry yang menjabat sebagai Wakil Pembina Tim Anggaran Perangkat Daerah (TAPD) saat itu, mengaku tidak pernah dilibatkan dalam penyaluran dana hibah dan bansos. "Komunikasi saya dengan pak Gatot sangat jarang setelah saya mempertanyakan permasalahan gaji untuk PNS yang dianggarkan Pemprovsu pada tahun 2013," katanya dihadapan majelis hakim yang diketuai oleh Djaniko Girsang itu.

Disebutkan Erry, ketika itu dirinya baru sebulan dilantik menjadi Wakil Gubernur Sumut. Menurut Erry, saat dirinya bertanya, Gatot terlihat kurang begitu terima atas masalah kriteria penerima dana hibah dan bansos. "Kriteria tentunya harus sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya. Jadi tidak semua harus dipenuhi. Selain itu, harus didukung dengan Pergub dan Permendagri dalam pelaksanaannya," sebut orang nomor satu di Sumut itu.

Masih kata Erry, dirinya menjabat menjadi Wakil Gubernur Sumut, dirinya pernah menolak menandatangani pengajuan dana hibah dan bansos. Alasan dirinya menolak dikarenakan kop surat dan stempel berbeda. "Tapi sewaktu proses penyidik, justru saya terkejut bahwa lembaga penerima bantuan yang saya ditolak malah mendapat bantuan dengan level nominal dibawah Rp 150 juta atau kewenangan dari Sekda," jelasnya.

Diakuinya, tidak tertutup kemungkinan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak memperhatikan tentang tata cara persetujuan dalam pencairan dana hibah maupun bansos. Begitu juga seharusnya lembaga penerima bertanggungjawab, namun mereka tidak melakukannya.



(Mtc)

SHARE:
 
Tags
 
Komentar
 
Berita Terbaru