Dirjen Otda Buka Munas V APEKSI 2016

Dalam Munas ini,  selain mendengar laporan pertanggungjawaban kepengurusan APEKSI periode 2012-2016, juga menyusun program yang akan dilaksanakan empat tahun ke depan.  Kemudian membuat rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah, serta memilih kepengurusan baru APEKSI untuk periode 2016-2020.

Selain itu seluruh peserta Munas dalam rapat yang berlangsug  selama 27-28 Juli ini, termasuk Wali Kota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S MSi menerima pembekalan dari sejmlah narasumber yang berasal dari Mendagri yng diwakili Dirjen Otda, Menteri Keuangan, serta Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dari 98 Wali Kota yang tergabung dalam APEKSi, 69 Wali Kota yang menghadirinya langsung, 19 diwakili, sedangkan sisanya tidak hadir diantaranya Wali Kota Surabaya, Wali Kota Langsa, Wali Kota Sabang, Wali Kota Tual, Wali Kota Sawah Lunto dan 4 Wali Kota dari DKI Jakarta. Meski tidak hadir namun para  Wali Kota yang tidak hadir  itu telah mengirimkan perwakilan untuk mengikuti Munas APEKSI tersebut.

Dirjen Otda, Dr Sumarsono MDM dalam sambutannya sebelum membuka Munas APEKSI V, berharap agar adanya keinginan banyak kelurahan yang ingin berganti kelamin menjadi desa menjadi salah sau topic pembahasan dalam Munas tersebut. Ditengarai hal ini terjadi akibat desa mendapat bantuan miliaran rupisah dari pemerintah melaui bantuan desa, sementara kelurahan tidak mendapatkan bantuan.

Menyikapi masalah ini, Sumarsono mengaku pihak Kemendagri saat ini tengah membahas bantun apa yang dapat diberikan kepada kelurahan sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya. Meski demikian Sumarsono mengingatkan pihak kelurahan untuk mencontoh apa yang telah dilakukan Kelurahan Jeluntung di Jambi.  Walaupun hanya menerima bantuan hanya Rp.30 juta dari Pemko Jambi namun pelayanan yang diberikan sangat baik.

“Berdasakan hasil peninjauan saya langsung, pelayanan yang diberikan apratur Kelurahan Jelutung sudah sangat baik kepada masyarakatnya. Ada 12 pelayanan public yang digratiskan kepada masyarakat, diantaranya pengurusan administrasi kependudukan, surat tanah Surat Keterangan Usaha maupun lainnya,” kata Sumarsono.

Apa yang dilakukan Kelurahan Jeluntung inilah bilang Sumarsono, menjadi harapan Presiden untuk menghadirkan konsep negara dalam pelayanan publik sehingga memuaskan masyarakat. Atas dasar itulah Sumarsono mengajak pihak kecamatan maupun kota untuk memberikan pelayanan sdperti yang dilakukan di Kelurahan Jelutung tersebut.

Selanjutnya Sumarsono berharap seluruh kota di Indonesia menjadi kota cerdas dan pintar (smart city) seperti yang telah dilaksanakan Pemko Surabaya saat ini. Guna mengembangkan smart city ini, Kemendagri pada bulan Agustus dan September nanti akan menggelar simposium smart city untuk 40 kota di Indoensia. Dari 40 kota itu, 10 kota diantaranya akan dlakukan terfokus.

Sementara itu Ketua APEKSI periode 2012-2016 yang juga Wali Kota Menado, Vicky Lumentut memaparkan, selain sejumlah agenda yang telah disiapkan untuk dibahas dalam Munas, ada pembicaraan yang mencuat dikalangan peserta Munas. Adapun masalah itu terkait mengenai Undang-Undang terkait pengunduran diri  ASN yang ingin menclonkan diri menjadi kepala darah dan pengalihan bidang pendidikan menengah yang pengelolaannya dialihkan dari Pemkab/Pemko kepada Pemerintah Provinsi. “Untuk itu teman-teman menginginkan agar kedua UU itu direvisi,” ungkapnya.

Wali Kota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S MS i yang menjadi salah satu peserta Munas APEKSI V ini, beharap agar Munas menghasilkan keputusan yang akan membawa kesejahteraan bagi kota-kota yan tergabung dalam APEKSI. Sebab, tujuan APEKSI ini untuk membantu anggotanya melaksanakan Otda dan menciptakan iklim yang kondusif.