Diksaksikan KPK, T Erry dan Risma Teken MoU Pemanfaatan IT

Kerjasama dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang diterapkan di  Surabaya untuk dapat diaplikasikan di Sumatera Utara. “Ini dalam upaya mewujudkan efisiensi, efektifitas dan sinergitas dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat di Sumatera Utara,” kata Erry Nuradi. Hadir dalam kesempatan tersebut Walikota Medan HT Dzulmi Eldin, Bupati, Walikota Binjai dan Bupati Deliserdang.

Tujuan kesepakatan bersama ini adalah mewujudkan reformasi birokrasi melalui e-government di Sumatera Utara. “Kesepakatan bersama tentang pemanfaatan tekologi informasi, sangat strategis bukti nyata hadirnya pemerintah komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Plt Gubsu.

Dia mengatakan, melihat dan mempelajarai berbagai keberhasilan yang sudah dilakukan Risma, ada tiga hal yang bisa dipelajari. Pertama adalah sistem yang kita pelajari dan akan adopsi hari ini. Kedua, komitmen dan kebranian. “Yang paling penting adalah komitmen kepala daerah. Kalau komitmen, setengah dari pekerjaan berhasil,” kata Erry.

Dia mengatakan, seperti Ibu Risma, meski diancam dari berbagai pihak, dengan keberanian, dan keyakinan akan tujuan. “Tiga poin ini, kalau dilaksanakan, sistem baik, komitmen kuat dan keberanian karena keyakinan akan kebenaran. Di Sumut memang banyak tekanan, kalau komit, kita yakin akan ada Risma lain di Medan, Binjai, Deliserdang dan lainnya,” katanya.

Erry mengungkapkan terimakasih kepada KPK yang terus membimbing Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk belajar. “Belajar  memang harus terus dilakukan, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Mudah-mudahan memberi manfaat baik, nanti sebagai pilot project, tiga  kabupaten kota yaitu Kota Medan, Binjai dan Kabupaten Deliserdang.  

Erry juga mengingatkan SKPD agar benar-benar bisa memanfaatkan kunjungan. “Hari ini upaya untuk melakukan pembenahan. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan di Pemprov Sumut , Kota Medan, Binjai dan Kabupaten Deliserdang,” katanya.  

Dikatakannya, pembelajaran Sumut ke Surabaya juga sejalan dengan program Smart Province. “Harapan kita bisa menjadi provinsi pertama yang smart.  Saya berharap bupati dan walikota di Sumut bisa kompak untuk mendukung pebangunan di Sumut. Bisa saling sharing dan saling mengingatkan. Karena Tidak mungkin sumut baik, kalau kabupaten/ kota tidak baik,” ujarnya.

Laode mengungkapkan harapannya agar Sumatera Utara dapat lebih baik ke depannya. “Terimakasih kepada ibu Risma, juga ketulusan dan kerjakeras dari Sumut dan Riau yang mau belajar ke sini. Semoga upaya ini bermanfaat untuk anak cucu,” kata Laode.  

Laode menekankan agar kepala daerah di Sumut harus sabar dan teguh. “Kita dilahirkan untuk jadi orang baik, jadi jangan takut tidak jujur. Kalau mendapatkan kesulitan dalam bekerja, dan KPK bisa bantu, silahkan telpon saja. Inshaallahkami bantu,” ujar Laode.

Risma mengatakan pihaknya akan memberikan aplikasi maupun pelatihan menjelaskan E-Government terintergasi kepada Pemprovsu. “Kita senang kalau daerah lain ikut menerapkan e-government terintegrasi,” katanya.  E –government yang diterapkan pihaknya terdiri atas tiga bagian besar yaitu sistem pengelolaan keuangan daerah , e-SDM, E-Permit, e-health, e Dishub, e office, media center dan sistem siaga bencana.  Untuk sistem pengelolaan keuangan daerah ada 12 aplikasi yang terintegrasi diantaranya e-musrenbang, e-budgeting, e-project, e-procurement, e-delivery, e-controlimh, e-performance, e-Simbdada, e-payment, e-tax, e-audit dan Fasum-fasos.

sedangkan e-SDM terdiri atas aplikasi tes CPNS, gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun. Untuk e-education, aplikai diterapkan pada penerimaan murid baru, try out online, rapor online, penerimaan kepala sekolah online dan radio visual. E-permit adanya ssw online dan e-lampid. "Surabaya SIngle Window (SSW) online pengurusan izin yang bisa diakses masyarakat melalui handphone,” kata Risma. 

MoU merupakan komitmen penyelengaraan tata pemerintahan yang baik, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara didampingi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Studi E-Government ke Pemerintah Kota SUrabaya. Sebagaimana Kota Surabaya, Pemprov SUmut ingin membangun dan menerapkan e-governement dengan sistem IT terintegrasi.

Sehari sebelumnya, Sekda Provsu Hasban Ritonga membuka pelaksanaan studi e-gov yang merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi terintergrasi Pemerintah Provinsi SUmatera Utara.

Studi E-government berlangsung selama lima hari yang diikuti oleh SKPD terkait dengan penerapan sistem e-government yang terintegrasi dengan sistem informasi e-budgeting, e-project planning, e-procurement, e-delivery, e-controlling, e-payment dan e-performance. SKPD teknis yang terlibat dalam pelaksanaan studi adalah Biro Keuangan, BKD, Bappeda, Biro Perlengkapan, DInas Kominfo dan ULP. Selain itu studi juga diikuti oleh Pemko Medan, Deliserdang dan Kota Binjai serta peninjau Pemprov Riau.

(Mtc)