Pemko Medan Lalai Sikapi Saran BPK

Penilaian itu disampaikan FPD dalam pemandangan umumnya yang disampaikan, Drs Hendrik H Sitompul MM, dalam sidang paripurna DPRD Kota Medan terhadap Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemko Medan ke PT KIM, Selasa (24/5/2016).

Temuan ini, kata Hendrik, sangat disesalkan karena memberikan gambaran selama ini Pemko Medan tidak pernah melakukan evaluasi terhadap penyertaan modal yang dilakukan. “Temuan dan saran tersebut sudah sejak tahun 2012, mengapa baru sekarang ditindaklanjuti,” tanya Hendrik.

Menurut catatan FPD, sebut Hendrik, pada tahun 2012 Pemko Medan bersama DPRD sudah pernah membentuk Perda tentang penyertaan modal kepada pihak ketiga. “Kenapa waktu itu tidak ada pemikiran  untuk mempersiapkan Perda  penyertaan modal ke PT KIM ini,” tanya Hendrik lagi.

Terkait penyertaan modal, sebut Hendrik, sepengetahuan FPD telah diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. “Mengapa Pemko Medan tidak mempedomani ketentuan ini,” katanya.

Kemudian, sambung Hendrik, FPD juga mempertanyakan perihal menentukan jumlah dividen yang diterima Pemko Medan dari PT KIM. “Apa dasar atau pedoman yang digunakan dalam penetapan jumlah deviden ini, sebab penyertaan modal telah berjalan tidak didukung Perda hanya didasarkan akta notaries,” katanya.

Penyertaan modal Pemko Medan kepada PT KIM, tambah Hendrik, adalah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan kesempatan kerja. “Sejauhmana hal tersebut memberikan kontribusi dimaksud. Kalau dalam evaluasi tidak memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan daerah serta pertumbuhan ekonomi maupun kesempatan kerja, sebaiknya penyertaan modal yang ada tidak perlu ditambah lagi,” katanya.

Dalam nota pengantarnya, lanjut Hendrik, Walikota menyebutkan nilai penyertaan modal yang telah dilakukan sampai tahun 2014, PT KIM telah memberi deviden kepada Pemko Medan Rp3,49 miliar. “Mulai tahun 2000 sampai tahun 2010 pembayarannya beberapa kali dicicil, karena tidak kuatnya dasar hukum dari penyertaan modal yang dilakukan telah berpengaruh terhadap penyetoran deviden laba ke Pemko Medan,” ujarnya.

Saat ini, kata Hendrik, nilai penyertaan modal Pemko Medan mulai tahun 1988 sampai tahun 2015 telah mencapai Rp15 miliar atau 10% dari modal yang ditempatkan/disetor sebesar Rp150 miliar. Peningkatan nilai penyertaan modal ini bukan karena adanya penambahan dari Pemko Medan, akan tetapi bertambah berdasarkan kapitalisasi cadangan perseroan. “Kami meminta agar dalam membahas Ranperda ini, semua muatan materi yang ada dalam setiap pasal dan ayat harus benar-benar diteliti secara cermat serta perlu dilakukan kegiatan yang lebih dalam, sehingga dalam merumuskan ketentuan-ketentuan yang ada perlu mempertimbangkan berbagai hal yang selama ini menjadi masalah dari pelaksanaan penyertaan modal ini,” ungkapnya.

(Mtc)