BPPT Akui Tak Pernah Keluarkan Izin Parkir di Center Point

Penegasan ini disampaikannya menanggapi tudingan anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertangung Jawaban (LKPj) APBD Tahun angaran 2015,  terkait adanya pengutipan pajak parkir di pusat perbelanjaan yang masih bermasalah tersebut.

" Soal Center Point tak ada satu izin pun yang kami keluarkan. Padahal Pengutipan pajak harus berdasarkan izin," jelasnya.

Pria jebolan ITB ini mengakui, pihaknya tidak mungkin menerbitkan izin di Center Point mengingat pusat perbelanjaan ini masih bermasalah dengan Izin Mendirikam Bangunan (IMB).

"Bagaimana kami mau mengeluarkan izinnya, sementara IMB nya saja tidak ada," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wiriya mengatakan parkir yang bermasalah di Medan masih banyak. "Kalau masalah parkir benar masih banyak," jelasnya.

Wiriya mengakui, dalam pemasalahan penarikan pajak parkir ini, ada perbedaan pendapat dan pandangan antara BPPT dan Dispenda.

"Kami bisa jelaskan pengutipan pajak parkir dilakukan Dispenda bukan oleh BPPT.  Dan penarikan pajaknya harus berdasarkan adanya izin. Tapi, Dispenda berbeda penarikan pajak berdasarkan transaksi," jelasnya seraya mengatakan BPPT tidak memiliki fungsi pengawasan dan penertiban karena itu menjadi ranahnya SKPD teknis.