Demo Minta Jokowi Melepaskan teman Mereka Diamankan Polisi

Matatelinga.com,  Wacana pemerintahan Jokowi yang bakal memutuskan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan, terus mendapat penolakan dari berbagai elemen. Kali ini, puluhan mahasiswa dan buruh  yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia menggelar aksi turun ke jalan, di bundaran Jalan Gatot Subruto Medan, Sabtu (31/10/2015) sore.

Dalam aksinya, koordinator aksi massa Willy Sutomo menyatakan, PP tentang Pengupahan dinilai jauh dari kata layak. "Lawan rezim upah murah, batalkan PP Pengupahan Nomor 78 Tahun 2015 yang jauh dari kata layak. Sebab, pada akhirnya buruh tidak mendapat kesejahteraan atas kehidupannya,” katanya saat berorasi.

Dikatakannya, jika pemerintah mengesahkan PP tersebut seluruh buruh di Indonesia mengancam bakal melakukan mogok nasional. Selain itu, buruh di Sumut akan melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumut selama tiga hari berturut (3-6 November.

"Mari kita lawan rezim upah murah ini dengan menggelar mogok nasional," ucap Willy.

Menurutnya, wacana peraturan tersebut merupakan salah satu paket kebijakan ekonomi rezim pasar bebas Jokowi yang mengesampingkan kehidupan buruh.

Ia juga menyatakan, dalam aksi ini massa mengutuk keras tindakan represif yang menggelar demonstrasi di Istana Negara. Massa mengecam tindakan aparat kepolisian yang menahan 24 orang buruh.

"Kawan-kawan buruh yang aksi di Istana Negara mengalami tindakan represrif oleh kepolisian, mereka adalah buruh yang menolak PP Pengupahan No 78 Tahun 2015 yang isinya sama sekali anti dengan kehidupan buruh. Kami meminta kepada Kapolri untuk membebaskan," cetusnya.

Aksi mahasiswa dan buruh ini berlangsung damai dengan pengawalan ketat petugas kepolisian. Namun begitu, aksi tersebut berdampak terhadap arus lalu lintas karena massa memakan sebagian badan jalan. Akibatnya, arus lalu lintas pun sempat macet dan terjadi penumpukan kendaraan.

 

(Mtc)