Aksi PW Himmah terkait dugaan tipikor di jajaran Pemprovsu yg diduga melibatkan Gubsu

Selain itu massa mendukung Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar meeriksa serta secepatnya memberikan kepastian hukum (status hukum) terhadap Gatot Pudjonugroho dan selain itu,  Kadis Binamarga diduga kuat melakukan pelanggaran tipikor melalui Kepala UPT-UPT Se Sumatera Utara terkhusus di Rantau Prapat (Ir. Marlindo Harahap KUPT) dan Sidempuan (Ir. Martua) terkait pekerjaan Kontruksi sebesar Rp 800.000.000.000,- Rp150.000.000.000 Anggaran Rutin perbaikan dan pemeliharaan jalan.

Dimana kata aksi, korupsi adalah musuh bersama untuk itu PW Himmah Sumut meminta kepada Presiden RI Jokowi agar merealisasikan janji politiknya yaitu memberantas korupsi di Suamtera Utara terkhusus korupsi Gatot dan segera bongkar kasus tipikor sebesar Rp 35 Milyar dari Pengadaan Barang dan Jasa TA. 2014 melalui APBD TA. 2014 di Dinas Bina Marga Prov. Sumatera yang dikomandoi Ir. Arman Efendi Pohan selaku kepala dinas Binamarga Provsu.

Karena ada kegagalan-kegagalan Propinsi Sumatera Utara selama dipimpin oleh Gatot Pudjonugroho diantaranya, Kasus ugaan Korupsi Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB ) yang sampai saat ini ditangani oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kita sama-sama berharap pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia cepat dan tegas menangani kasus dugaan korupsi Gatot dengan menetapkan Gatot sebagai tersangka lau langsung tetapkan sebagai terdakwa. 

Pada Tahun 2014 dugaan korupsi tindakan pemerasan yang dilakukan Gatot kepada SKPD Tingkat I diantaranya Kadis Binamarga Sumatera Utara. Ada indikasi korupsi yang sistemik dilakukan oleh Gatot dan Kepala Dinas Binamarga Sumatera Utara ( Ir. Arman Efendi Pohan ). Ir. Arman Efendi Pohan diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada Pengadaan Barang dan Jasa TA. 2014 melalui APBD TA. 2014 di Dinas Bina Marga Prov. Sumatera Utara khusus pekerjaan Kontruksi sebesar Rp 800.000.000.000,- Rp150.000.000.000 Anggaran Rutin perbaikan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan TA. 2014 berupa, melakukan/mengkondisikan Pemenang Penyedia Barang dan JASA melalui lelang Pengadaan Barang dan Jasa TA. 2014 dengan cara Memerintahkan Panitia Membuatkan Penawaran kepada Pihak Ketiga Kemudian panitia melakukan evaluasi atas penawaran tersebut. Baru Kemudian panitia memerintahkan Penyedia Barang dan Jasa meng up loadnya.

Meminta Uang Setoran kepada pihak Penyedia Barang dan Jasa yang telah dikondisikan menang tender sebesar 5% s.d 10% dari nilai paket yang diperoleh, Peningkatan struktur jalan propinsi jurusan Gunung Tua – Hutaimbaru, Pagu Anggaran Rp 13.500.000.000,- x 5% = Rp 675.000.000 (Wajib Stor), Pembangunan Aek Saba Tobat ruas jalan Aek Godang ke Gunung Tua dengan Pagu Anggaran Rp 5.000.000.000 x 10% = Rp 500.000.000,-. Setoran diserahkan kepada Sdr. Rudi Hartono (Hartono) NIP 400024374 Pangkat/Gol. Penata Muda (III/a) jabatan Bendahara Dinas Bina Marga Prov. Sumatera Utara. Setoran yang telah diterima Sdr. Hartono sebesar Rp 14.350.000.000 (empat belas miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari setoran Penyedia Barang dan Jasa : UPTD Medan Deli Serdang Rp 5.500.000.000,-.  UPTD Tarutung Rp 2.750.000.000,- 5) UPTD Dolok Sanggul Rp 3.250.000.000,-, UPTD Sibolga Rp 2.850.000.000,-7) UPTD Padang Sidempuan dan, UPTD Gunung Tua dimana KPA nya jadi 1 (satu) pelaksana tugas yaitu Sdr. Martua, langsung meminta sebagian setoran kepada Penyedia Barang dan Jasa nilainya Rp 3.775.000.000,- sisanya langsung dilakukan oleh Kadis Bina Marga Prov. Sumatera Utara sebesar Rp 7.250.000.000,-. UPTD Kota Nopan, sebelum lelang proyek dilaksakan sudah terjadi jual beli paket proyek dari Penyedia Barang dan Jasa yang diunggulkan pihak ketiga;, UPTD Nias dan Nias Selatan, dana proyek dianggarkan sebesar Rp 100.000.000.000,-. Setoran diminta Ka. UPTD Nias (Fatuolo Zaluhu, ST. MSi.). Khusus di Nias paket proyek didominasi pembangunan jembatan persentase setoran 10% Pagu Anggaran. Investigasi yang lain kami lakukan kepada rekanan diperoleh setoran sebesar Rp 8.650.000.000,- setoran tersebut masih disimpan Ka. UPTD yang bersangkutan; UPTD Labuhan Batu, setoran langsung oleh Kadis Bina Marga Prov. Sumatera Utara. Di UPTD ini yang mencurigakan tim investigasi adalah adanya paket gagal lelang sebanyak 3 paket disebabkan penyedia jasa yang diarahkan gagal bersaing dengan penyedia jasa yang tidak diarahkan. Sesuai Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor : 07/PRT/M/2011 pelelangan gagal apabila Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal.

Bila jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3 peserta;Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; Dalam evaluasi penawaran ditentukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; Harga penawaran terendah terkoreksi lebih tinggi dari HPS;
Sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden tahun 2010;. Sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen - Pernyataan ternyata benar;. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 setelah dilakukan evaluasi, dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi atau pembuktian kualifikasi;

Dalam hal ini panitia seharusnya melakukan pelelangan kembali disebabkan waktu pelaksanaan pekerjaan masih mencukupi, namun panitia dan KPA tidak melakukannya. Hal ini merugikan masyarakat yang mengharapkan pembangunan cepat terwujud sehingga panitia dan KPA diindikasikan melakukan KKN.

UPTD Siantar, setoran proyek dilakukan pihak ketiga dan sangat menjadi tanda Tanya oleh tim investigasi adalah Ka. UPTD tidak merupakan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan yang menjadi KPA adalah eselon IV/a (KTU nya). Hal ini bertentangan UU No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.hal ini dapat menyebabkan Ka. UPTD yang bersangkutan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban tentang anggaran yang ada.

Hasil investigasi tim ini juga menemukan , Pelelangan proyek diarahkan dengan cara setiap paket diikuti oleh 3 perusahaan yang diarahkan, sehingga pelelangan tidak bersifat kompetitif. Sebanyak 112 paket proyek yang dilelangkan Dinas Bina Marga Provsu diikuti 3 peserta lelang di setiap paketnya sehingga Nyata Dikondisikan; Panitia lelang melakukan pengutipan uang panitia dari Penyedia Jasa yang telah dinyatakan pemenang lelang melalui LPSE sebesar 0,5% sampai dengan 1,5% per-paketnya.tim juga menemukan bahwa panitia yang melakukan pengutipan uang dari Penyedia Jasa yang menang diantaranya M. Rehan (Ketua Panitia Medan, Deli Serdang, Tebing Tinggi, dan Binjai) menerima sebesar Rp 2.000.000.000,- dipotong dengan paket tender ulang sehingga yang diterima yang bersangkutan sebesar Rp 1.650.000.000,- ;. L. Pasaribu, M.Si (Ketua Panitia UPTD Sibolga, Tarutung, dan Dolok Sanggul) menerima Rp 1.250.000.000,- . Dedek, ST (Ketua Panitia Tj. Balai dan Labuhan Batu) menerima Rp 750.000.000,- ;. Morton Butar Butar (Ketua Panitia UPTD Nias) menerima Rp 1.350.000.000,- ;. Hutajulu, ST (Ketua Panitia UPTD Dairi, Karo dan Siantar) menerima Rp 850.000.000,- .

Sesuai APBD Sumatera Utara TA. 2014 Dinas Bina Marga Prov. Sumatera Utara. Ditemukan Mata Anggaran Honor Panitia Pada Setiap UPTD. Sehingga hal ini telah terjadi korupsi dan grafitasi yang dilakukan panitia lelang Dinas Bina Marga Provsu.

Untuk dana APBD TA. 2014 sebesar Rp150.000.000.000,- tim melakukan wawancara kepada UPTD masing-masing maupun Kasie pemeliharaan di UPTD, secara vulgar mereka menyatakan Kadis Bina Marga Provsu menerima setoran sebesar 15% - 20% dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Permintaan dana melalui TU (tambah uang) maupun GU (ganti uang) sebesar 15% setiap penarikan disetor melalui Sdr. Rudi Hartono (Bendahara Dinas);
2) Permintaan dana melalui kontrak LS (SPK) sebesar 20% dari setiap penarikan dana disetor melalui Sdr. Rudi Hartono (Bendahara Dinas). Informasi ini didapat tim dengan cara double number HP yang bersangkutan. Pembicaraan via HP dan SMS yang bersangkutan dengan Kadis Bina Marga Provsu. Telah kami rekam dan salin sebagai bukti, termasuk pembicaraan dengan Ka. UPTD maupun pembantu bendahara di UPTD;
3) Setoran dari Penyedia Jasa dan UPTD diantar oleh sdr. Rudi Hartono ke sdr. Ir. A. Effendi Pohan di Rumah Ir. A. Effendi Pohan, Jl. Sei Beras No. 30 Medan Baru, Kantor Gubernur Sumatera Utara, jl. Diponegoro Medan, Bandara Kuala Namu, Diklat PU Wil. 1 Medan Jl. Busi Medan, Café Waknur, Café Tempoe Doeloe, Jl. Hang Lekiu Medan dan Langsung kepada pihak ketiga.

Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa :

1) Telah terjadi dengan sah dan meyakinkan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kadis Bina Marga Provsu sebesar Rp35.000.000.000 dari fee untuk mendapatkan paket proyek dari para Penyedia Barang dan Jasa yang diminta sebesar 5% - 10% Pagu Anggaran per-paket;
2) Telah terjadi dengan sah dan meyakinkan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kadis Bina Marga Provsu sebesar Rp 5.375.000.000,- dari fee kepada UPTD melalui penarikan uang GU/TU Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan;
3) Telah terjadi dengan sah dan meyakinkan Tindak Pidana Korupsi maupun gratikasi yang dilakukan Bendahara Dinas Bina Marga Provsu beserta para ketua panitia lelang paket-paket proyek Dinas Bina Marga Provsu TA. 2014 sebesar yang telah diuraikan diatas;
4) Pelelangan proyek yang dilakukan di dinas bina marga provsu seluruhnya telah melanggar Perpres no. 54 tahun 2011 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurut kami paket-paket proyek yang dilaksanakan nantinya tidak dapat memenuhi spesifikasi teknis untuk jalan dan jembatan (spec No. 10 tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Dept. Pekerjaan Umum), Jalan dan Jembatan diProvsu akan hancur setelah PHO dilaksanakan serta usia rencana tidak dapat terpenuhi. Yang pasti rakyat akan menanggungnya dan menderita, pemerintah provsu akan 

Aksi di Tanggapi oleh F. Nainggolan Selaku Asisten III Bid Hukum Provsu yang menyebutkan,  Aspirasinya diterima dan akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara.Sedangkan,disinggung tentang kondisi Sumatera Utara yang dipimpin Gatot, Nainggolan menjawab dia tidak berani interpensi. 

Setelah ditemui dan diterima, akhirnya massa membubarkan diri dengan tertib.

 

 

(Mt/roby)