Pasar Akik Segera di Tutup

Keberadaan pasar Akik yang berada persis di sebelah Pasar Sukaramai diharapkan segera ditutup dan dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai jalan umum menuju Jalan Jumhana.

Hal itu menjadi rekomendasi Komisi C DPRD Kota Medan saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Medan, Benny Sihotang dan sejumlah perwakilan pedagang Pasar Sukaramai.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga mendorong Komisi C DPRD Kota Medan untuk menggunakan hak inisiatifnya untuk menggodok Peraturan Daerah (Perda) terkait keberadaan PK-5 tersebut. Hal itu perlu dilakukan untuk memberi jaminan kepastian terhadap keberadaan PK-5 dan tugas fungsi PD Pasar dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan pasar yang ada di Kota Medan. “Minimal harus ada Perwal-nya agar pedagang PK-5 dan pedagang tradisional mempunyai payung hukum terkait keberadaan mereka serta tidak mengganggu omset masing-masing,” timpalnya.

Ketua Komisi C DPRD Kota Medan, Salman Alfarisi dalam RDP tersebut menyesalkan lemahnya Pemko Medan dalam menghadapi oknum-oknum yang menguasai pasar swasta yang berdiri tidak ditempat semestinya. “Pasar Akik itu berdiri di jalan umum dan Pemko Medan tidak mampu untuk mengambil tindakan tegas. Tentu ini sangat kita sesalkan, kenapa bisa Pemko Medan tidak punya daya dan kekuatan untuk menghadapi oknum-oknum tersebut,” sesal Salman.

Karenanya, Salman berharap Pemko Medan dapat bertindak tegas agar kontribusi PAD PD Pasar terkait keberadaan Pasar Sukaramai dapat terealisasi. “Kalau pedagang sepi, bagaimana mereka bisa bayar kontribusinya. Kita mendorong agar pembeli dan transaksi perdagangan di Pasar Sukaramai, bisa menjadi ramai seperti dulu,” timpalnya yang didampingi anggota Komisi C DPRD Kota Medan lainnya, seperti Hendra DS dan Boydo HK Panjaitan.

Dalam waktu dekat, kata Salman, Komisi C DPRD Kota Medan akan memanggil SKPD terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas PU dan Bina Marga, PD Pasar, Bagian Perekonomian Pemko Medan serta pedagang Sukaramai dan Pasar Akik untuk membahas keberadaan pasar Akik karena dianggap telah melanggar Perda Kota Medan. “Kita akan memanggil pihak terkait agar Perda Kota Medan dapat benar-benar dilaksanakan terkait keberadaan Pasar Akik,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan pedagang Pasar Sukaramai, Kamaluddin Tanjung, dalam RDP tersebut, mengaku sejumlah pedagang Pasar Sukaramai mengeluhkan keberadaan PK-5 di seputar Pasar Sukaramai. Sebab, keberadaan mereka mengganggu income pada pedagang Pasar Sukaramai. “Akibat keberadaan mereka, omset kami juga menurun, bahkan beberapa hari ini kami belum ada buka dasar. Hal itu disebabkan, banyak konsumen hanya berbelanja di luar pasar Sukaramai. Mereka jadi malas masuk, karena PK-5 juga menjajakan kebutuhan warga sama seperti di dalam gedung pasar Sukaramai,” jelasnya.

Sedangkan keluhan pedagangan Pasar Aksara terkait keberadaan PK-5 di seputaran areal parkir Pasar Aksara, Ketua Komisi C DPRD Kota Medan, Salman Alfarisi berharap PD Pasar segera berkordinasi dengan Pemko Medan untuk membahas MoU antara Pemko Medan dengan PT AJ yang dikabarkan telah habis. “Kalau memang betul sudah habis, PD Pasar harus segera membenahi keberadaan pedagang di Pasar Aksara. Namun, PD Pasar harus berkordinasi dengan Pemko Medan,” saran Salman.

(Mt)