Aksi Damai Pengungsi Luar Negeri di Depan Kantor DPRD Sumut

Muhammad Muhsin selaku koordinator aksi menuturkan bahwa sudah kurang lebih 5 bulan melakukan aksi damai untuk menuntuk pihak UNHCR dan IOM yang merupakan wadah yang menangani mereka agar mempercepat solusi untuk kondisi mereka yang sudah mengungsi di Indonesia ,terutama kota Medan selama 8-12 tahun ini.
" Kami sudah melakukan negosiasi dengan pihak UNHCR dan IOM pada tahun 2022 yang lalu, dan pihak mereka beralasan bahwa negara luar tidak menerima pengungsi dari Indonesia. Tetapi kami memiliki bukti salah satunya adalah Konvensi tahun 1951 tentang pengungsi bahwa ada 4 negara yang telah menyepakati dan menandatangani bahwa negara mereka menerima pengungsi daei negara luar yakni Amerika Serikat ,Kanada, Selandia Baru dan Australia. Namun dari sejak pertemuan ini belum ada titik temu hingga saat ini,bahkan kantor mereka saat ini kami tidak tau berada dimana hingga akhirnya kami memutuskan untul mengangkat suara di sini agar mendapat perhatian dari pemerintah di Sumatera Utara khususnya DPRD Provinsi Sumut untuk masalah ini" papar Muhsin kepadamatatelinga.com

Muhsin menambahkan kelompok mereka telah melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Sumut pada akhir Desember 2022 lalu dan Ketua DPRD berjanji akan menindak lanjuti hal ini ke Pemerintah Pusat dan mempecepat solusi dan hingga saat ini belum ada jawaban yang pasti. " Harapan saya agar Pemerintah Sumatera Utara duduk dengan kami sekali dan mendengarkan keluhan kami selama 8 hingga 12 tahun ini. Dan dapat membantu kami yang berjumlah 330 orang yang tersebar di kota Medan, setidaknya jika tidak bisa dibantu mengungsi ke negara lain minimal mendeportasi kami ke negara asal", jelas Muhsin. Aksi damai berakhir dengan tertib setelah kelompok bertemu dengan anggota DPRD Provinsi Sumut sekaligus Ketua Fraksi NasDem dr. Tuahman f.Purba