Warga Desa Kampung Kapas Adukan PTPN IV ke Menteri BUMN

Hal ini diungkapkan oleh Kuasa Hukum masyarakat Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Ridwan Rangkuti, SH.

Menurut Ridwan, laporan tertulis yang diberikan kepada Menteri BUMN dalam Kunjungan Kerjanya di Sumatera Utara kemarin merupakan langkah akhir yang diambil masyarakat.

[br]

Sehingga kami mencoba untuk mengadukan PTPN IV ini langsung kepada Menteri BUMN," jelas Ridwan melalui siaran pers yang diterima wartawan, Sabtu (21/05/2022).

Dia mengatakan PTPN IV secara semena-mena merampas tanah milik masyarakat yang telah bersertifikat hak milik yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sejak tahun 2010-2011.

Dalam laporan tersebut, dia juga menceritakan kekecewaannya terhadap pemerintah Kabupaten Madina yang seolah-olah abai terhadap hak-hak masyarakat di Desa Kampung Kapas.

[br]

Namun sayangnya dalam surat itu, tanah dari masyarakat Desa Kampung Kapas tidak masuk dalam rekomendasi yang harus dikembalikan kepada masyarakat. Hanya desa kampung kapas I dan desa Batahan IV," jelas Ridwan.

Padahal menurut Ridwan, banyak fakta-fakta yang dibeberkannya ketika DPRD Madina menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan masyarakat dari Desa Kampung Kapas, Desa Kampung Kapas I dan Desa Batahan IV.

Termasuk dengan sudah tidak berlakunya, Izin lokasi dari PTPN IV yang diterbitkan tahun 2007, dan sejak 2010 tidak pernah diterbitkan lagi izin lokasi dari Bupati Madina dan BPN Madina.

"Dalam RDP dengan DPRD Madina kemarin saya sudah menjelaskan dan membuka dengan terang tentang fakta-fakta yang seolah disembunyikan PTPN IV.

Bahkan dalam perjalanan untuk menuntut hak kami ini, kami sudah memenangkan gugatan terhadap PTPN IV," tegas Ridwan.

Ketua Peradi Padang Sidempuan ini juga berharap dengan adanya laporan langsung dari masyarakat desa Kampung Kapas ini, pihak Kementrian BUMN bisa melakukan evaluasi terhadap PTPN IV.

Dia juga mengatakan, laporan ini disampaikan kepada Kepala kantor Sekretariat Negara, Kapolri, Menteri Agraria/Kepala BPN, Jaksa Agung, hingga ke Presiden RI, Joko Widodo.