Kamis, 12 November 2026 WIB

PB-PASU Tolak Dihilangkannya Frasa Madrasah Dalam RUU Sisdiknas

- Selasa, 05 April 2022 13:00 WIB
PB-PASU Tolak Dihilangkannya Frasa Madrasah Dalam RUU Sisdiknas
Matatelinga
Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Perkumpulan Advokat Sumatera Utara (PB-PASU) Eka Putra Zakran, SH., MH 
MATATELINGA, Medan: Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Perkumpulan Advokat Sumatera Utara (PB-PASU) Eka Putra Zakran, SH., MH menolak dihapus atau dihilangkannya frasa madrasah dalam draf Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Siskdiknas) yang saat ini tengah dibahas di DPR RI.

Menurut Eka Putra Zakran (Epza), dihilangkannya frasa madrasah sama saja dengan menambah-nambah persolan baru yang dapat melukai hati masyarakat, khususnya umat Islam. Karena lanjutnya, sejak awal frasa madrasah sudah familiyar ditengah kehidupan masyarakat.

Disamping itu, menghilangkan frasa madrasah sudah barang tentu bertentangan dengan semangat revolusi mental yang selama ini digaungkan oleh pemerintah.

"Selaku alumni Madrasah 6 tahun, 3 tahun di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah (MTsM) dan 3 tahun di Madrasah Aliyah Muhammadiyah (MAM) Silaping, saya menolak dan merasa keberatan jika frasa madrasah dihapuskan dari Sisdiknas. Untuk apa frasa itu dihapuskan coba, kan tidak ada mengganggu stabilitas nasional. Kalau menggangu baru, jadi sudah lah, jangan apa kali terhadap umat Islam,"ucap Epza.


Lagian lanjutnya selama ini madrasah telah memberi kontribusi positif atau sumbangsih yang besar kok terhadap bangsa dan negara ini, khususnya pembangunan terhadap manusianya.

"Silahkan buka data, pasti banyak alumni madrasah yang berhasil menjadi pemimpin atau penentu arah kebijakan di negeri ini. Jadi hati-hatilah, jangan terus-terusan mengusik ketenangan masyarakat. Ibarat kata, jangan suka kali membangunkan harimau yang sedang tidur,"sebutnya.

Mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Periode 2014-2018 ini juga menjelaskan bahwa dihilangkannya prasa madrasah dalam draf UU Sisdiknas juga bukan hal yang mudah dan sederhana, sebab hanya akan memambah kemarahan umat. Mestinya apa yang sudah baik selama ini, jangan lagi dikutak katik. Apa yang sudah bagus, mestinya dilanjutkan, yang belum barulah dilakukan evaluasi atau perubahan, itu yang benar konsepnya.

"UU Sisdiknas yang lama, khususnya Pasal 17 ayat 2 tidak perlu diubah itu, karena di dalamnya memuat tentang bentuk lembaga pendidikan dasar berupa SD/MI dan SMP/MTs. Hal ini kan sudah mengakomodir dan menghormati kearifan lokal di negeri ini. Nah, jika frasa madrasah dihilangkan, dikhawatirkan madrasah akan menjadi lembaga pendidikan kelas dua dibanding lembaga sekolah umum. Kalau begini ceritanya, akan terjadi nanti kesenjangan antara madrasah dan sekolah umum di negeri yang mayoritas muslim ini. Sebab itu, sudahlah, jangan suka kali menambah-nambah persoalan baru," tutupnya. (mtc/amr)
Editor
:
SHARE:
 
Tags
 
Komentar
 
Berita Terbaru