Advertorial

DPRD Medan Gelar Paripurna Penyampaian Hasil Pembahasan LKPJ Akhir TA 2019

Administrator
Matatelinga.com
DPRD Medan Gelar Paripurna Penyampaian Hasil Pembahasan LKPJ Akhir TA 2019
MATATELINGA, Medan:  DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna penyampaian hasil pembahasan Laporan Keterangan  Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran (TA) 2019, Senin (18/5/2020). 



Rapat paripurna yang digelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim didampingi Wakil Ketua Ihwan Ritonga, Rajuddin Sagala, dan Sekretaris DPRD Medan Abdul Aziz.



Hadir pula Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan LKPJ Akhir TA 2019, Edwin Sugesti Nasution. Kemudian, para ketua fraksi seperti Surianto alias Butong (Ketua Fraksi Gerindra), Erwin Siahaan (Ketua Fraksi Hanura, PSI, PPP), Afif Abdillah (Ketua Fraksi Nasdem), Roby Barus (Ketua Fraksi PDIP), Rudiyanto (Ketua Fraksi PKS), M Afri Rizki Lubis (Ketua Fraksi Golkar) serta sejumlah anggota dewan. Sementara, anggota dewan lainnya turut mengikuti rapat paripurna secara teleconference.


Ketua DPRD Medan Hasyim menyampaikan, rapat paripurna ini mengikuti aturan dan sah karena sudah kuorum. "Sekitar 40 anggota dewan mengikuti acara, baik yang hadir secara langsung maupun lewat teleconference," ujar Hasyim.


Ketua Pansus Pembahasan LKPJ Akhir TA 2019, Edwin Sugesti Nasution mengatakan, pembahasan LKPJ Akhir TA 2019 ini dilakukan bersama dengan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota medan yang dimulai dari 8 sampai 16 Mei 2020. Kemudian, telah melakukan rapat finalisasi terhadap hasil pembahasan pada 16 Mei 2020 juga.


Disebutkannya, selama proses pembahasan berlangsung terdapat beberapa kepala OPD yang menjadikan adanya efisiensi anggaran sebagai salah satu alasan anggaran program kegiatan yang telah disetujui bersama tidak terserap secara optimal. Hal ini mengindikasikan masih perlunya perbaikan dalam sistem perencanaan program kegiatan dengan mengedepankan skala prioritas bagi program kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat Kota medan.



"Hasil pembahasan LKPJ Akhir TA 2019 ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi dan dasar bagi Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk meningkatkan koordinasi antar OPD yang ada. Selain itu, memberikan keadilan terhadap penyediaan barang dan jasa publik, menciptakan prioritas dalam penggunaan belanja pemerintahan daerah serta menghadirkan dan meningkatkan transparasi pemerintah daerah terhadap masyarakat Kota Medan," ungkap Edwin.


Tak hanya itu, sambungnya, Pansus juga merekomendasikan agar tidak terjadi lagi tumpang tindih anggaran pada beberapa OPD dan memprioritaskan pelaksanaan program kegiatan yang benar-benar menjadi skala prioritas bagi kepentingan masyarakat Medan. 


"Kami berharap penyampaian laporan ini nantinya dapat disikapi dan ditindaklanjuti untuk mempebaiki kinerja Pemko Medan dan rekomendasi yang kami sampaikan dapat menjadi masukan untuk dapat menjadikan Kota Medan menjadi lebih baik lagi ke depannya," tegas Ketua Fraksi PAN DPRD Medan.


Edwin menjabarkan, berdasarkan hasil rapat pembahasan maka Pansus menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:



Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan


1. Bagian Umum Sekretariat Pemko Medan pada APBD TA 2019 diberikan tugas untuk melaksanakan 10 program dan 74 kegiatan. 


2. Dari keseluruhan anggaran yang diberikan, realisasi belanja langsung adalah sebesar 51,71% dan rendahnya realisasi ini perlu untuk menjadi perhatiandan evaluasi bersama.


3. Realisasi capaian kinerja juga dipengaruhi oleh masih rendahnya kompetensi SDM antara lain ASN yang belum menguasai masalah manajemen keuangan dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu menjadi bahan evaluasi bagi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM agar melakukan restrukturisasi pada Bagian Umum Pemko Medan.


4. Keberadaan Pegawai Harian Lepas (PHL) sebanyak 382 orang juga perlu untuk disesuaikan berdasarkan prinsip kebutuhan dengan memperhatikan indikator beban kerja, sehingga keberadaannya benar-benar bermanfaat untuk menunjang kinerja bagian umum pemerintah Kota Medan.


Bagian Keagamaan


1. Bagian Keagamaan Sekretariat Pemko Medan Pada APBD TA 2019 diberikan tugas untuk melaksanakan 4 program dan dari keseluruhan anggaran yang diberikan, realisasi belanja langsung adalah sebesar 73,56%.


2. Panitia Khusus melihat bahwa seharusnya untuk kegiatan perayaan keagamaan baik islam, kristen, katolik, budha, hindu dan konghucu agar dianggarkan pada bagian keagamaan. Hal ini mengingat masih adanya kegiatan keagamaan seperti perayaan waisak yang dianggarkan pada Bagian Kebudayaan. Ini dianggap tidak relevan karena perayaan waisak jelas-jelas merupakan perayaan keagamaan bagi umat budha.


3. Panitia khusus juga meminta agar dalam pelaksanaan kegiatan perayaan hari besar keagamaan dilakukan dengan professional, semeriah dan sebaik mungkin mengingat medan rumah kita adalah kota yang multikultural dan religius.



Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan 


1. Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Setda Kota Medan pada APBD TA 2019 diberikan tugas untuk melaksanakan 7 program dan 24 kegiatan. 


2. Dari keseluruhan anggaran yang diberikan, realisasi belanja langsung adalah sebesar 78,18% dan rendahnya realisasi ini perlu untuk menjadi perhatian dan evaluasi bersama. 


3. Kegiatan pemasangan plang oleh Pemko Medan pada asset perlu untuk dievaluasi pelaksanaannya, mengingat di lapangan masih ditemui plang yang dipasang ukurannya belum memadai dan untuk beberapa tempat justru tertutup oleh plang kepemilikan yang dipasang pihak lain yang mengklaim kepemilikan atas asset tersebut.


Bagian Sosial dan Pendidikan


1. Bagian Umum Setda Pemko Medan pada APBD TA 2019 diberikan tugas untuk melaksanakan 8 program dan dari keseluruhan anggaran yang diberikan, realisasi belanja langsung adalah sebesar 85,44%.


2. Melihat banyaknya keluhan yang diterima terkait proses birokrasi dalam kegiatan pemberian biaya jasa pelayanan bagi warga pelayan masyarakat, maka panitia khusus meminta pemerintah kota medan dalam hal ini bagian sosial dan pendidikan untuk mengevaluasi persyaratan yang dberikan agar semakin mempermudah proses birokrasi yang harus ditempuh.


3. Selain itu, kegiatan pendataan warga pelayan masyarakat juga harus dilakukan secara rutin dan transparan sehingga bantuan yang diberikan benar-benar dapat diterima oleh warga pelayan yang telah berkontribusi bagi masyarakat Kota Medan.


4. Bagian Sosial dan Pendidikan juga harus melakukan sosialisasi program peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia dikarenakan kegiatan tersebut tidak terlaksana akibat perubahan sistem pembayaran dari tunai menjadi non tunai.


5. Masih belum maksimalnya pelaksanaan program untuk kegiatan penanggulangan narkoba perlu dikritisi mengingat maraknya peredaran narkoba di Kota Medan, sehingga perlu dilakukan percepatan pembentukan BNN Kota Medan berkoodinasi dengan BNN Provinsi dan Pusat.


Dinas Pariwisata


1. Dinas Pariwisata Kota Medan pada APBD TA 2019 diberikan tugas untuk melaksanakan 8 program dan dari keseluruhan anggaran yang diberikan, realisasi belanja langsung adalah sebesar 71,93%.


2. Perkembangan industri pariwisata di Medan dinilai masih jauh dari harapan, terutama di sektor pariwisata kreatif dan masih belum mampu menarik minat wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Dinas Pariwisata Kota Medan belum mampu mengembangkan berbagai potensi wisata yang sebenarnya cukup banyak jumlahnya di Medan.


3. Kota medan sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia sampai dengan saat ini belum memiliki icon kota. Dinas pariwisata harus berkolaborasi dengan berbagai stakeholder di bidang pariwisata untuk bersama-sama menciptakan icon Kota Medan yang mampu menarik minat generasi milenial.


4. Salah satu kegiatan yang potensial di bidang pengembangan sektor pariwisata adalah promosi potensi pariwisata, namun hanya terealisasi sebesar 49,41%. Adanya pembatasan perjalanan dinas oleh Setda Kota Medan sangat disayangkan mengingat kegiatan tersebut telah disetujui bersama dan dianggarkan dalam APBD TA 2019.


5. Banyak potensi wisata di kawasan medan bagian utara yang dapat dikembangkan oleh pemerintah Kota Medan melalui dinas pariwisata. 


6. Pelaksanaan berbagai event seharusnya juga dilaksanakan di berbagai lokasi di seluruh kecamatan di Kota Medan, sehingga dapat dirasakan oleh seluruh penduduk Kota Medan.


7. Kegiatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata hanya terealisasi 8,21%, dan hal ini harus terus ditingkatkan mengingat saat ini penyampaian informasi dapat lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi.


Sementara, Sekretaris DPRD Medan Abdul Aziz menyatakan, penyampaian LKPJ Akhir TA 2019 yang sudah diteken dan diputuskan untuk menjadi rekomendasi ini merupakan catatan yang strategis sebagai saran, masukan, dan koreksi untuk perbaikan ke depan terhadap penyelenggaraan pembangunan Kota Medan yang lebih baik lagi. 


"Hasil keputusan ini akan disampaikan kepada Plt Walikota Medan Akhyar Nasution untuk ditindaklanjuti. Jika nantinya terdapat kesalahan, maka akan dilakukan perubahan atau perbaikan yang baru," imbuhnya.

Penulis
: Mtc
Editor
: Amrizal
Tag:DPRD MedanGelar ParipurnaKora Medabmatatelinga.commatatelinga comTerkiniTravelokaBerita Sumutblibli

Berita Terkait

Situs ini menggunakan cookies. Untuk meningkatkan pengalaman Anda saat mengunjungi situs ini mohon Anda setujui penggunaan cookies pada situs ini.