Opini

Penangkapan Munarman Dinilai Cacat dan Menabrak UU

Administrator
Mtc/Ist
Eka Putra Zakran, SH

Penangkapan Munarman Dinilai Cacat dan Menabrak UU


oleh: Eka Putra Zakran, SH.


Penangkapan terhadap Munarman, eks Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) di kediamannya di Tanggerang Selatan oleh Datasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror pada Selasa,27 April 2021 dinilai cacat dan bertentangan dengan ketentuan UU, baik menurut KUHAP, UU HAM dan/atau Putusan Mahkamah Konstitusi.



Sifat penangkapan tersebut, sangat dipaksakan dan cara-cara atau mekanisme penangkapannya pun seolah mempertontonkan sebuah tindakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusian yang diatur dalam UU HAM, ini yang menurut saya cacat dan tidak elok dipandang mata, sebut Eka Putra Zakran.


Kalaupun Munarman disangkakan atas dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme dan dugaan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana serta menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, ya jelas itu sifatnya masih sangkaan atau dugaan dan KUHP kita tidak membenarkan orang dinyatakan bersalah sebelum ada putusan inkrah dari Pengadilan.


Analisis saya atas penangkapan Munarman tersebut, setidaknya telah terjadi 3 (tiga) hal pelanggaran yaitu: Pertama bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Polri dalam hal ini D88 tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mensyaratkan bahwa prosedur penangkapan harus dilalui terlebih dahulu dengan penetapan status Tersangka.


Baca Juga:Loloskan 7 WNA India dari Karantina Kesehatan, Begini Cara Calo Bandara Soetta Bermain

Kemudian penetapan status tersangka itu juga wajib berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti formula yang cukup dan wajib disertai dengan pemeriksaan terhadap calon tersangka, hal ini sesuai pula dengan amanat putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.


Maka merujuk pada ketentuan ini maka penangkapan Munarman jelas cacat dan bertentangan dengan UU.


Kedua, bahwa setidaknya karena belum pernah dilakukan pemeriksaan pendahuluan, maka penangkapan terhadap diri Munarman tersebut dipandang sebagai tindakan yang jelas dan nyata bertentangan dengan HAM sebagaimana yang diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).


Penulis
: Eka Putra Zakran, SH
Editor
: Amrizal
Tag:Eka Putra Zakranmatatelinga.commatatelinga comSHbliblicacat hukumpenangkapan MunamanTerkiniTraveloka

Berita Terkait

Situs ini menggunakan cookies. Untuk meningkatkan pengalaman Anda saat mengunjungi situs ini mohon Anda setujui penggunaan cookies pada situs ini.