Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di Sumatera Utara berjalan lancar, tertib dan aman. Walau pun di beberapa daerah ada 'riak-riak' yang mewarnai proses jalannya demokrasi di Sumatera Utara. Seperti taglinenya KPU Sumut "Rakyat Memilih, Rakyat Menentukan", artinya proses demokrasi di Sumatera Utara berjalan sesuai harapan dan masyarakat telah memilih pemimpinnya lima tahun ke depan.
Oleh : James P. Pardede
Khusus untuk pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, di Kota Medan, Binjai, Karo dan Deli Serdang yang sebagian wilayahnya terkena bencana banjir telah berdampak pada partisipasi masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS).
Dalam sebuah kesempatan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Agus Arifin menyebut bencana banjir yang melanda di sejumlah kabupaten/kota pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 memengaruhi partisipasi pemilih.
"Dampak dari bencana banjir mengakibatkan adanya penurunan partisipasi pemilih yang terjadi di sejumlah wilayah. Pilkada Serentak 2024 di Sumut, KPU Sumut menargetkan jumlah partisipasi pemilih di angka 80 persen atau naik 5 persen jika dibandingkan Pemilu 2024," tandasnya.
KPU Sumut, lanjut Agus Arifin selama tahapan pilkada telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih sehingga target yang telah ditentukan dapat tercapai.
"Akan tetapi, bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah pada hari pemungutan suara Pilkada 2024 mempengaruhi partisipasi pemilih sehingga target yang sebelumnya telah ditetapkan sulit untuk diwujudkan.
"Sampai sejau ini, kita belum bisa menetapkan berapa persen penurunan partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pilkada 2024 di Sumut," katanya.
Dampak dari bencana banjir di beberapa wilayah di Sumatear Utara, Agus Arifin menyampaikan ada sebanyak 110 tempat pemungutan suara (TPS) akan melaksanakan pemungutan suara susulan.
"Selain 110 TPS yang melaksanakan pemungutan susulan, ada 6 TPS yang melakukan pemungutan suara lanjutan," paparnya.
Dampak bencana banjir pada hari H pemungutan suara, menurut Agus Arifin Kota Medan merupakan wilayah paling banyak yang melaksanakan pemungutan suara susulan dengan total 56 TPS, disusul Kabupaten Deli Serdang sebanyak 30 TPS, Kota Binjai sebanyak 20 TPS serta Kabupaten Asahan dan Nias masing-masing dua TPS.
"Untuk pemungutan lanjutan, KPU Kota Medan akan melaksanakan di lima TPS dan KPU Kabupaten Deli Serdang hanya 1 TPS," ujarnya
Atas kejadian tersebut, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi yang mengundang seluruh pemangku kepentingan terkait untuk melaporkan situasi perkembangan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara serta kondisi bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah.
Agus menjelaskan bahwa pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan selambat-lambatnya 10 hari setelah penetapan oleh KPU Provinsi Sumut terkait dengan pemungutan, penghitungan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
.
Oleh karena itu, Agus Arifin meminta seluruh elemen masyarakat untuk bersabar karena proses tersebut sudah dibahas dalam rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan.
Pantauan di lapangan, akibat curah hujan yang tinggi ada juga beberapa TPS yang terdampak banjir tetap menjalankan proses pemungutan suara dengan menambah jam atau memperpanjang waktu pemungutan dan perhitungan suara.
Saling klaim dan langsung mendeklarasikan kemenangan berdasarkan perhitungan sementara lewat hitung cepat suara yang diperoleh dari masing-masing TPS sah-sah saja. Selain sebagai penyemangat, hitung cepat juga membuat masyarakat pendukung semakin antusias mengikuti proses perhitungan suara. Hanya saja, sesuai dengan imbauan KPU Sumut, bahwa penentuan suara sah dan jumlah suara terbanyak akan ditetapkan berdasarkan hasil pleno perhitungan secara berjenjang hingga tingkat provinsi.
Perlu diketahui bahwa Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur 2024 diramaikan dua pasangan calon, yaitu pasangan calon (Paslon) Edy Rahmayadi - Hasan Basri Sagala mengusung tema “Meneruskan dan Menyempurnakan” dengan fokus pada keberlanjutan program-program pembangunan sebelumnya. Edy Rahmayadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara, dikenal dengan pendekatannya yang tegas dan berorientasi pada hasil. Sementara itu, Hasan Basri Sagala membawa visi baru dalam penguatan kebijakan berbasis masyarakat.
Paslon kedua adalah M Bobby Afif Nasution-Surya mengusung tema “Sumut Maju, Sumut Berdaya”, pasangan ini berkomitmen untuk mendorong inovasi dan kolaborasi dalam pembangunan Sumatera Utara. Bobby Nasution, yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha dan Walikota Medan, membawa pengalaman dalam memimpin pemerintahan kota besar. Surya, seorang politisi kawakan, dikenal dengan strategi komunikasinya yang kuat dan dekat dengan masyarakat akar rumput.
Seluruh Elemen
Ketua JaDI Sumut Nazir Salim Manik dalam sebuah kesempatan menyampaikan bahwa proses demokrasi di negeri ini tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak dan elemen termasuk masyarakat sebagai pemilih. Seluruh elemen berperan terutama dalam mengawal tahapan sampai pelaksanaannya.
Sejak 2019, lanjut mantan Komisioner KPU Sumut ini JaDI sudah bekerja dan ikut serta dalam mengawal jalannya demokrasi di Sumatera Utara. Dan pada pelaksanaan Pemilu serta Pilkada 2024 ini, JaDI juga ikut memantau dan berpartisipasi dalam mengedukasi masyarakat agar 'cerdas' dalam memilih.
"Harapan kita, dalam Pilkada Serentak di Sumut masyarakat tidak lagi tergiur dengan politik uang. Tapi, lihat figur yang akan dipilih, pastikan visi dan misinya apakah menurut para pemilih mewakili harapan seluruh masyarakat. Karena, apa yang kita pilih hari ini, berarti kita harus siap dengan pola kepemimpinannya selama lima tahun ke depan," tandasnya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menekankan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara damai, aman dan sukses. Fatoni berharap pelaksanaan Pilkada Serentak di Sumut dapat menjadi acuan Pilkada di Indonesia.
"Sumatera Utara salah satu provinsi terbesar keempat di Indonesia dengan jumlah penduduknya yang juga banyak. Tentunya pelaksanaan Pilkada terlaksana secara aman, damai, dan sukses," kata Fatoni.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, lanut Fatoni berkomitmen dalam mendukung penuh KPU dalam menjalankan tugas secara independen dan profesional. Dirinya juga mengajak KPU untuk memberikan dan menyebarluaskan informasi tentang pelaksanaan Pilkada di Sumut, baik melalui sosialisasi yang dilakukan secara langsung maupun media sosial.
Tahapan Demi Tahapan
Sukses tidaknya sebuah pesta sangat ditentukan dari kesiapan panitia, sama halnya dengan Pilkada Serentak di Sumatera Utara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara memainkan peran yang sangat penting dalam mensukseskan Pilgubsu 2024.
Tahapan demi tahapan telah dijalankan oleh penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara. Dalam tahapan Pilkada serentak di Sumut, KPU Sumut menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 sebanyak 10.771.496 pemilih.
"Kami sudah melakukan rekapitulasi DPT tingkat provinsi dari 33 kabupaten/kota se-Sumut. Jumlahnya sebanyak 10.771.496 pemilih," kata Komisioner KPU Sumut Robby Effendy di Medan.
Robby merinci dari total 10.771.496 orang itu, terdiri dari 5.302.681 pemilih laki- laki dan 5.468.815 pemilih perempuan yang tersebar di 33 kabupaten/kota. Rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT gubernur dan wakil gubernur Sumut juga menetapkan 25.223 jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 455 kelurahan dan 6.110 desa.
Untuk mendukung Pilkada serentak berjalan sesuai harapan, KPU Sumut juga menjalankan tahapan kesiapan logistik (surat suara, kotak suara, dan peralatan lainnya), memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pemilih, khususnya kepada pemilih pemula dengan tema “Rakyat Memilih, Rakyat Menentukan”, melakukan penguatan sistem pengawasan berkolaborasi dengan Bawaslu dan Sentra Gakkumdu.
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai salah satu bagian dari Sentra Gakkumdu juga berpartisipasi dalam mengawal tahapan demi tahapan Pilkada Sumut 2024. Seperti disampaikan Kasi Penkum Kejati Sumut Adre W Ginting, ada 37 Posko Pemilu/Pilkada yang ditempatkan di 28 Kejari, 8 Cabang Kejaksaan Negeri dan 1 Posko di Kantor Kejati Sumut.
"Posko ini ikut serta dalam mengawal tahapan Pilkada Sumut 2024 di masing-masing Kabupaten/Kota, termasuk dalam mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Posko juga mengantisipasi adanya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan," tandasnya.
Tantangan dan Harapan
Tahapan demi tahapan sudah dijalankan, walaupun dalam prosesnya ada bencana banjir yang memberi warna tersendiri pada pelaksanaan pemungutan suara. Yang kemudian berproses dan KPU Sumut menetapkan beberapa TPS melakukan penundaan dan akan segera dilaksanakan pemungutan suara ulang.
Bencana alam dalam proses pemungutan suara menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi penyelenggara. Dalam tahapan perhitungan suara, KPU memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat proses rekapitulasi suara dan meningkatkan transparansi. Sistem ini diharapkan dapat meminimalkan potensi kecurangan.
Menyikapi masih tingginya potensi kecurangan, Pemerintah Indonesia sedang menjajaki penerapan teknologi blockchain dalam proses pemilu sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik. Teknologi ini diyakini mampu mengurangi potensi kecurangan dan memperkuat sistem keamanan dalam pemilihan umum. Selain itu, blockchain juga dapat memastikan integritas data pemilih dan suara, sehingga hasil pemilu lebih akurat dan terpercaya.
Salah satu keunggulan utama bloppckchain adalah sifatnya yang desentralisasi dan tidak mudah diubah, sehingga setiap suara yang masuk akan terekam dengan jelas dan tidak bisa dimanipulasi. Dengan menggunakan teknologi ini, pemerintah berharap dapat menghadirkan pemilu yang lebih efisien dan akuntabel, terutama dalam menghadapi tantangan pemilu elektronik atau e-voting di era digital.
Namun, meskipun ada banyak manfaat yang ditawarkan, penerapan blockchain dalam pemilu juga menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat. Sebagian warga masih meragukan kesiapan infrastruktur teknologi di Indonesia untuk mendukung sistem yang rumit ini. Selain itu, ada kekhawatiran terkait biaya implementasi yang tinggi dan risiko serangan siber yang mungkin tetap ada meskipun blockchain terkenal aman.
Pemerintah saat ini sedang mengkaji lebih lanjut manfaat dan tantangan yang akan dihadapi dalam implementasi blockchain pada pemilu mendatang. Diharapkan dengan diskusi yang melibatkan berbagai pihak, langkah ini bisa memberikan solusi terbaik untuk pemilu yang lebih bersih dan adil.
Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di Sumatera Utara secara umum berjalan lancar, tertib dan aman. Masyarakat telah menyalurkan hak pilihnya dan telah menentukan pilihannya di bilik suara. Siapa pun yang nantinya terpilih menjadi pemimpin di Sumut dan pemimpin di 33 Kabupaten/Kota, itu adalah pilihan rakyat. Karena rakyat telah memilih dan rakyat juga telah menentukan pemimpinnya lima tahun ke depan.
Harapan masyarakat kepada pemimpin yang nantinya ditetapkan sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota adalah membawa perubahan bagi daerahnya masing-masing. Menjalankan visi misinya untuk kesejahteraan masyarakat.
