Opini

Keadilan (Pengawas) Pemilu

Administrator
Matatelinga
                                                           Keadilan (Pengawas) Pemilu

                                                           

                                                                  Oleh: Aulia Andri



Beberapa kawan sempat datang menemui saya terkait seleksi pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota. Mereka bertanya pada saya terkait istilah "existing" yang dipakai dalam seleksi ini. Saya menangkap aura protes dari mereka, walau sungguh mereka tak berani mengungkapkannya secara terang. Apalagi mereka juga sedang mengikuti seleksi. Pasalnya sih sederhana, karena informasi intel rawa-rawa mengatakan bahwa existing sudah pasti akan dilantik secara permanen sebagai pengawas pemilu.


Bagi saya, apa yang dilakukan Bawaslu RI sudah bagus. Mereka membentuk tim seleksi (timsel), kemudian membuat jadwal serta mengumumkannya secara terbuka. Semua proses rekrutmen yang dilakukan Bawaslu tentu dilakukan secara transparan. Satau hal yang menurut saya menarik dan diapresiasi adalah penggunaan Computer Assesment Test (CAT) bagi peserta "baru" yang mengikuti seleksi. Ini tentu berbeda dengan kawan-kawan yang sudah masuk kategori existing. Mereka, walau tidak ikut CAT tapi diwajibkan mengikuti evaluasi yang dibuat Bawaslu RI dengan sistem yang mirip-mirip CAT. Bahkan, itu ditambahi lagi dengan penilaian dari para pimpinan di Bawaslu Provinsi yang merupakan atasan mereka. Sebauh langkah maju yang dilakukan Bawaslu RI.

Sebagai mantan anggota Bawaslu Provinsi, saya hanya ingin mengingatkan bahwa apa yang dilakukan Bawaslu RI saat ini masih on the track. Kinerja para timsel juga terukur dengan baik melalui berbagai tools yang sudah disiapka oleh Bawaslu RI. Terkait dengan dasar hukum, Bawaslu RI juga sudah melaksanakan amanat UU Nomor 7/2017 dengan membuat Perbawaslu Nomor 10/2018 tentang tata cara pembentukan pengawas pemilu.

Namun yang menjadi soal adalah terkait  Ketentuan Peralihan Pasal 565 UU 7/2017, yang berbunyi:
(1) Hasil seleksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dapat ditetapkan menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (2) Tata cara pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Nah untuk menindaklanjuti hal ini, Bawaslu RI juga sudah mengeluarkan Perbawaslu 10/2018 dimana  pasal 37 ayat 3 dan 4 berbunyi sebagai berikut:
(3) Hasil seleksi Panwaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tidak mengikuti tes tertulis dan tes wawancara yang dilakukan oleh Tim Seleksi. (4) Bagi Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi.

Melihat sinkronisasi UU dan Perbawaslu, saya berharap Bawaslu RI atau Bawaslu Provinsi dapat dengan fair (adil) memberikan penilaian baik kepada yang sudah existing maupun "pendatang baru". Saya tak yakin 100 % pengawas pemilu yang berlabel existing itu punya kemampuan kepemiluan yang memadai.

Apalagi, ujicoba di Pilgub Sumut dan Pilkada di 8 Kabupaten/Kota di Sumut bisa dijadikan penilaian yang paling tidak mendekati akurat. Beberapa persoalan di kabupaten/kota menjadi tolak ukur yang harusnya menjadi pertimbangan membentuk Bawaslu Kabupaten/Kota di Sumut yang permanen.

Lalu, siang ini sambil duduk-duduk saya merenungi bahwa sejatinya, sesuai azas kepemiluan, Pengawas Pemilu harus bersikap adil seadil-adilnya. Bahwa rekrutmen terbuka yang sudah dilakukan secara baik dan transparan ini harus berujung manis dengan penentuan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang benar-benar sesuai amanat UU dan Perbawaslu. Jadi tak sekedar "anggar jago" dengan judul existing dan merasa akan segera dilantik. Kalau itu yang terjadi agak susah membayangkan pengawas pemilu yang bisa bersikap adil pada Pemilu 2019. Demikian.

Penulis
: Aulia Andri
Editor
: Amrizal
Tag:Aulia AndriKeadilan (Pengawas) PemiluKeadilan Pengawas PemiluTerkini

Situs ini menggunakan cookies. Untuk meningkatkan pengalaman Anda saat mengunjungi situs ini mohon Anda setujui penggunaan cookies pada situs ini.